Kemenhub: Kalau "Ngotot" Bangun Bandara Lebak, Pengembang Harus Terima Kenyataan...

"Iya betul (tanggung risikonya sendiri). Kalau mereka mau ngotot (bangun bandara di Lebak), silakan saja enggak apa-apa. Namun, mereka harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka mempunyai keterbatasan ruang udara (airspace)," ujar anggota Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta.

Menurut dia, risiko yang harus ditanggung MRIS karena keterbatasan ruang udara itu adalah tidak optimalnya operasionalisasi bandara. Selain itu, gerak pesawat yang akan mendarat dan lepas landasjuga akan sangat terbatas.

"Keterbatasannya itu karena ada Bandara Curug di sisi barat. Di sisi tenggara ada Bandara Atang Sanjaya. Di timur ada Bandara Rumpin. Di sebelah utara dan timur laut itu wilayah Soekarno-Hatta dan Halim. Di sisi utara juga ada wilayah milik Arhanud (Artileri Pertahanan Udara TNI), tempat latihan militer tembak-menembak. Nah, di belakangnya, sisi selatan, ada daerah pegunungan dengan ketinggian bukit, ada yang 5.000 feet, ada yang 11.000 feet," kata Hadi.

Dia mengatakan, dengan fakta itu, lokasi bandara Lebak sulit untuk memberikan keleluasaan pergerakan pesawat termasuk pemanduan saat akan landing. Di sisi lain, Kemenhub juga menyatakan bahwa pihaknya tak bisa mengorbankan airspace bandara-bandara yang ada di sekitar Lebak, Banten.

Sebelumnya, PT MRIS selaku pengembang sekaligus inisiator pembangunan bandara di Lebak, Banten, menyebut Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tak mau memberikan izin pembangunan bandara tersebut. Meski tidak diizinkan, MRIS tetap ngotot membangun bandara yang disebut-sebut menjadi penopang Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Tetap investasi, masih, biarin aja, memangnya negara punya Pak Jonan? Bilangin aja, kata Pak Ishak, memangnya negara punya Pak Jonan sendiri?" ujar Direktur Utama PT MRIS Ishak saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/9/2015). (Baca: Pengembang Bandara Lebak: Memangnya Negara Ini Punya Jonan?)