Soal Divestasi Freeport Tinggal Persoalan Kemauan Pemerintah

Kompas.com - 17/10/2015, 14:01 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, tidak seharusnya pemerintah menggiring opini publik bahwa pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lebih bagus jika melalui mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

“Saya kira kalau pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk membeli, soal tidak punya dana itu bisa menjadi alasan untuk meluluskan atau memuluskan rencana IPO tadi,” ucap Marwan ditemui usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Marwan mengatakan, berkaca dari pengalaman divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, seharusnya pemerintah sadar bahwa benefit dari divestasi tidak akan dinikmati oleh masyarakat. (baca: Ini Komentar Wapres soal Divestasi Freeport)

Marwan menceritakan, Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sudah mendukung supaya divestasi Newmont dibeli PT Antam (Persero).

“Tapi waktu itu berlawanan dengan Pak Agung Laksono, Pak SBY, sama Pak Aburizal sebagai Menkokesra. Lalu DPR-nya juga terkooptasi. Maka kalahlah Pak JK. Tergadailah itu, terjuallah ke Bakrie,” imbuh Marwan.

Menurut Marwan, tidak benar jika pemerintah beralasan tidak bisa menyiapkan anggaran untuk mengambil saham yang dilepas Freeport. (baca: Rizal Ramli: Freeport Paling "Mencla-Mencle" soal Divestasi)

Di Papua sana, kata dia, ada cadangan jutaan pound emas dan miliaran ton tembaga. Artinya, Marwan menambahkan, ini adalah aset pemerintah RI yang boleh dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Marwan juga mengatakan, cadangan terbukti dijadikan jaminan utang, biasa dilakukan oleh para kontraktor migas. Dia mencontohkan salah satunya Total di Blok Mahakam.

Sehingga, kata dia, urusan divestasi Freeport ini tinggal persoalan kemauan dari pemerintah. (baca: Menkeu: Emasnya di Indonesia, Masa Freeport IPO di AS?)

“Tapi seperti yang saya sebut tadi waktu Pak Satya (Komisi VII DPR) bicara, ini masalah moral hazard. Memang pada dasarnya pemerintah itu punya masalah, di moral. Ada temennya, ada pengusaha yang sebagian ingin masuk. Lalu dicari-carilah alasan supaya pemerintah itu tidak membeli saham. Itu sama kasusnya seperti Newmont,” pungkas Marwan.

Sementara itu, ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait divestasi Freeport.

Atas dasar itu, anggaran untuk membeli saham anak usaha Freeport McMoRan itu pun belum disiapkan.

Saat ditanya, apakah pemerintah tidak ingin mengambil benefit lebih dari Freeport, Bambang hanya menjawab bahwa mereka akan memperjuangkan kenaikan royalti.

Lantas, ketika disinggung ada kesempatan mengambil saham yang dilepas, Bambang kembali angkat tangan.

“Ya, duitnya dari mana? Kan harus ada duit,” ucap Bambang, Kamis (15/10/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Piala Dunia, Antara Aktivasi Branding dan Kampanye Isu

Piala Dunia, Antara Aktivasi Branding dan Kampanye Isu

Whats New
Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.