Menjaga Kesejahteraan Sosial di Masa Sulit

Menanggapi ketidaksiapan sumber daya dan kritik publik atas konten, pemerintah pun menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pendidikan butuh proses untuk menjamin kualitas sehingga tak cukup dengan target-target kuantitatif saja, misalnya dalam pembinaan karier dan sertifikasi guru.

Penghapusan nilai ujian nasional sebagai syarat kelulusan dianggap tepat. Biaya pendidikan juga dinyatakan oleh sepertiga responden Indonesia timur masih merupakan masalah.

Dari segi pendanaan pendidikan, sebagian besar responden puas atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar gratis 12 tahun. Pembagian 11 juta Kartu Indonesia Pintar paling banyak disebut responden sebagai janji kampanye yang ditepati Jokowi. Meski demikian, jika mengacu pada wilayah, kepuasan terutama diungkapkan responden di Jawa. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan masih belum merata.

Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kepemilikan materi, dan relasi sosial adalah fondasi kehidupan manusia. Sebagian besar responden menilai bahwa negara hadir dalam menjamin hal-hal tersebut meski ada penurunan. Kemampuan pemerintah untuk bertahan pada masa sulit patut diapresiasi.

Dua dari setiap tiga responden pun yakin bahwa kondisi kesejahteraan sosial akan membaik pada masa depan. Ada harapan bahwa kebijakan-kebijakan populis akan berhasil, bukan karena paling progresif atau paling revolusioner, melainkan karena paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Oktober 2015, di halaman 4 dengan judul "Menjaga Kesejahteraan Sosial di Masa Sulit".