Menjaga Kesejahteraan Sosial di Masa Sulit

Persoalan pengentasan rakyat dari kemiskinan tak luput dari sorotan publik. Perlambatan ekonomi selama tiga bulan terakhir tampaknya turut menurunkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Dua dari tiga responden kecewa terhadap kinerja pemerintah di bidang ini. Level penyikapan ini termasuk yang terburuk sejak awal pemerintahan Jokowi-Kalla.

Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,4 juta keluarga bisa jadi sudah dirasa kurang mampu sebagai upaya mitigasi kemiskinan yang akurat. Langkah ini bukan satu-satunya solusi.

Publik memandang program kesejahteraan sosial seharusnya memberdayakan manusia agar masyarakat tidak sebatas bergantung pada jaminan sosial sehingga kehidupan masyarakat tak mudah goyah meski dihantam krisis. Program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang demikian dinilai paling mendesak oleh sepertiga responden.

Sumatera dan Kalimantan adalah tanah kaya sumber daya, tetapi justru di sanalah persoalan kemiskinan keras disuarakan publik. Hal itu mengindikasikan persoalan ketimpangan kesejahteraan ada di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan pedesaan, kesenjangan lebih diungkapkan masyarakat perkotaan.

Untuk mengatasi kesenjangan, perubahan mental menuju nilai gotong royong dalam bekerja keras terus dinanti. Sebelumnya, kepuasan terhadap pengembangan budaya gotong royong terus meningkat hingga mencapai 88 persen tiga bulan lalu. Kini, satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, kepuasan tersebut turun drastis, mendekati titik awal di 78 persen.

Kepuasan publik terhadap pelayanan kesehatan pada masa satu tahun pemerintahan paling rendah ketimbang penilaian bulan-bulan sebelumnya. Tiga bulan sebelumnya, kinerja pemerintah di bidang kesehatan diapresiasi lebih dari 75 persen responden. Saat itu, opini positif publik terangkat berkat pembagian 86,4 juta Kartu Indonesia Sehat yang sangat membantu masyarakat kurang mampu.

Saat ini, meski dua pertiga responden masih menyatakan puas, penurunannya hampir 10 persen. Bisa jadi penurunan ini berkaitan dengan sejumlah masalah yang muncul terkait kualitas pelayanan kesehatan.

Dari segi kuantitas, BPJS boleh dibilang berhasil dalam pencapaian jumlah peserta. Namun, dari segi kualitas, masih ada masalah dalam pengelolaan. Keruwetan prosedur masih dikeluhkan. Ada pula indikasi ketidakpercayaan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tahap pertama, seperti puskesmas.

Ketika aspek kesejahteraan sosial lain mengalami penurunan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan bertahan di kisaran 70 persen selama setahun terakhir. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan diapresiasi. Keberanian pemerintah menghentikan kebijakan pendidikan yang dinilai tak cocok bagi masyarakat diacungi jempol.