Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan "Fund Manager" AS, Jokowi Sebut RI Serius Perbaiki Iklim Usaha

Kompas.com - 28/10/2015, 14:38 WIB
WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para fund manager (pengelola dana) Amerika Serikat bahwa pemerintah Indonesia saat ini terus memperbaiki iklim usaha di dalam negeri.

Antara lain dengan menderegulasi sejumlah aturan investasi dan perdagangan.

"Langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan atau merevisi sejumlah peraturan yang menghambat serta menyederhanakan prosedur dan menghilangkan hambatan yang tidak penting dalam proses perizinan," kata Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan Fund Manager seluruh Amerika Serikat di Willard Intercontinental Hotel, Washington DC, Selasa (27/10/2015) sore waktu setempat atau Rabu pagi WIB.

Jokowi menjelaskan, birokrasi yang menghambat sudah seharusnya dihilangkan, sebaliknya kemudahan berusaha di Indonesia kini menjadi salah satu prioritas.

Presiden bercerita, sebelum memasuki dunia politik, dia adalah pengusaha furnitur yang berorientasi ekspor selama 22 tahun.

Jokowi mengaku saat menjadi pengusaha itu dia sangat membenci red tape dan melanggar aturan.

"Sebagai seorang pengusaha, pengiriman tepat waktu, harga yang kompetitif, dan kualitas tinggi adalah hal yang penting," kata Presiden.

Kini sebagai presiden, Jokowi memiliki prioritas menjadikan Indonesia tempat menarik bagi investor, baik domestik maupun internasional.

"Kami terus memperbaiki iklim investasi yang telah menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan, termasuk menyederhanakan prosedur dan menghapus ketidakpastian," kata dia.

Dia kemudian mengungkapkan salah satu hal  yang dibicarakan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kemarin adalah keinginan Indonesia bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP).

"Ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melakukan perubahan dan memodernisasi di bidang ekonomi," kata Jokowi.

Menurut Presiden, saat ini Indonesia tidak lagi sekadar menjaga fundamental perekonomian yang antara lain dengan menjaga defisit fiskal tidak melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas harga.

Indonesia juga kini lebih memperhatikan sektor swasta, baik dalam maupun asing yang sudah menyumbangkan 40-50 persen PDB. Dunia usaha dan industri Indonesia harus terintegrasi dalam mata rantai suplai regional dan global.

Presiden Jokowi menjelaskan, untuk itu, di samping masalah regulasi, juga harus didukung infrastruktur seperti pelabuhan dan pergudangan. Dan pembangunan infrastruktur itulah yang kini sedang gencar dilakukan pemerintah Indonesia.

Indonesia sebut dia, adalah bagian dari ekonomi pasar. Salah satu buktinya adalah nilai tukar mata uang Indonesia ditentukan oleh pasar, sehingga pemerintah Indonesia harus mendengar suara pasar.

"Dan saya di sini untuk mengatakan bahwa kami mendengarkan suara itu dengan jelas," kata Presiden sembari menekankan pentingnya fokus pada masalah.

"Fokus itu penting, atau tidak ada masalah yang dapat diselesaikan," tegasnya.
'
Untuk itulah, kata dia, sejak awal pemerintahannya dia selalu mengambil langkah satu per satu untuk mengatasi masalah-masalah, dengan pertama mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke program yang lebih membawa manfaat bagi rakyat, dan kemudian mempercepat pembangunann infrastruktur.

"Dan sekarang, kami tengah fokus pada sektor swasta," ujar Presiden.

"Meski demikian reformasi ekonomi yang tengah kami jalani tidak selesai dalam waktu sekejap. Untuk itu kami terus melakukan upaya dan perbaikan sampai semua bisa terlaksana dengan baik," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BTPN Jadi Bank Kustodian

BTPN Jadi Bank Kustodian

Rilis
Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Esktrem Harus Dilakukan Secara Terpadu

Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Esktrem Harus Dilakukan Secara Terpadu

Whats New
4 Tips Kelola Keuangan untuk Pasangan Modern

4 Tips Kelola Keuangan untuk Pasangan Modern

Whats New
Hingga 2040, Kebutuhan Gas untuk Pembangkit Listrik Diproyeksi Terus Meningkat

Hingga 2040, Kebutuhan Gas untuk Pembangkit Listrik Diproyeksi Terus Meningkat

Whats New
50.000 Wisatawan ke Bali, Sandiaga: Perputaran Ekonomi World Water Forum Bisa Rp 1,5 Triliun

50.000 Wisatawan ke Bali, Sandiaga: Perputaran Ekonomi World Water Forum Bisa Rp 1,5 Triliun

Whats New
Biomassa Batang Singkong dan Karet Dikembangkan di Lampung

Biomassa Batang Singkong dan Karet Dikembangkan di Lampung

Whats New
LPEI Luncurkan Program CRDP untuk Putra-putri Terbaik yang Ingin Berkontribusi pada Ekspor Nasional

LPEI Luncurkan Program CRDP untuk Putra-putri Terbaik yang Ingin Berkontribusi pada Ekspor Nasional

Whats New
Equity Life dan BJB Hadirkan Asuransi Multi Protection, Apa Manfaatnya?

Equity Life dan BJB Hadirkan Asuransi Multi Protection, Apa Manfaatnya?

Whats New
KCIC Operasikan 48 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Selama Libur Panjang Waisak

KCIC Operasikan 48 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Selama Libur Panjang Waisak

Whats New
Lewat Inovasi ICT, Anak Usaha Semen Indonesia Bidik Potensi Akuisisi Pelanggan Baru

Lewat Inovasi ICT, Anak Usaha Semen Indonesia Bidik Potensi Akuisisi Pelanggan Baru

Whats New
Sistem Pengolah Sampah Jangjo Atasi Limbah Mal dan Perumahan di Jakarta

Sistem Pengolah Sampah Jangjo Atasi Limbah Mal dan Perumahan di Jakarta

Whats New
Catat, Ini Jadwal Seleksi SPMB PKN STAN 2024

Catat, Ini Jadwal Seleksi SPMB PKN STAN 2024

Whats New
Sistem Perpajakan yang Kompleks Jadi Tantangan Korporasi untuk Bayar Pajak

Sistem Perpajakan yang Kompleks Jadi Tantangan Korporasi untuk Bayar Pajak

Whats New
DAMRI Buka Rute Baru Ciputat ke Bandara Soekarno-Hatta, Simak Jam Operasionalnya

DAMRI Buka Rute Baru Ciputat ke Bandara Soekarno-Hatta, Simak Jam Operasionalnya

Whats New
Indonesia Terus Kurangi Ketergantungan terhadap Dollar AS, Ini Buktinya

Indonesia Terus Kurangi Ketergantungan terhadap Dollar AS, Ini Buktinya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com