Kompas.com - 13/11/2015, 11:29 WIB
Mentri ESDM Sudirman Said KOMPAS.com/SRI LESTARI Mentri ESDM Sudirman Said
EditorErlangga Djumena

Budiman:
(James Moffett) berkeliling ke siapa saja?

Sudirman:
Saya tidak etis menyebutkan satu per satu, tetapi orang-orang yang secara politik punya pengaruh. Dan, di masa lalu memang begitu.

Modusnya, sesuatu yang dibicarakan, menggunakan political pressure sehingga kadang-kadang menteri ataupun dirjen di ESDM itu memutuskan sesudah mengadministrasikan keputusan, bukan mengambil keputusan.

Budiman:
Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa?

Sudirman:
Saya kira semuanya tahu bahwa Freeport adalah usaha yang sangat besar dan 1,9 miliar dollar AS itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi, dikeluarkan. Itu artinya ada uang yang lumayan besar. Para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha mendapatkannya, itu yang paling minimal.

Tetapi, di luar itu kita punya cerita reputasi Freeport itu sangat panjang. Bahkan, kami lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan, yang sekarang menjadi beban pemerintah.

Itu menjadi sangat menarik. Karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang menyebutkan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam wawancara Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo terkait satu tahun pemerintahan, Presiden menegaskan, ”Jika kita menguasai produksi (Freeport), tetapi bagaimana dengan pemasarannya dengan jutaan ton? Apakah kita punya kemampuan? Jaringan kita? Membuat jaringan marketing seperti itu tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat dan pada posisi wajar. Hitung-hitungannya belum diberikan kementerian. Tetapi, jangan kita diatur-atur. Kita yang harus mengatur.”

Budiman:
Freeport beroperasi sejak 1967. Siapa yang banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang selama 48 tahun masih bercokol di Indonesia?

Sudirman:
Lihat normanya dulu. Normanya kan (dari) setiap usaha itu yang mendapat benefit pertama-tama adalah masyarakat sekitar. Sebab, di sana ada lapangan kerja, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri, dan macam-macam.

Lalu, orang bicara berapa yang dikeruk pihak Amerika. Itu, kan, konsekuensi dari perjanjian apa pun. Makin kuat kita menulis perjanjian dengan pihak kontraktor dan developer, Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi, kan, situasi sekarang itu merupakan hasil kontrak yang dibuat di masa lalu.

Tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu, proses negosiasi diatur untuk mendapatkan benefit. Misalnya kita ingin sebagian wilayah dilepas dan kita mendapatkan itu.

Dari 200.000 hektar, sebanyak 120.000 hektar kita ambil alih kembali. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan konten lokal. Kita ingin setiap tahun konten lokalnya naik.

Budiman:
Sekarang posisinya bagaimana?

Sudirman:
Sekarang sudah 70 persen dan kalau jasa lebih tinggi. Akan tetapi, kita ingin (itu) semakin ditingkatkan. Dalam keadaan normal, di mana produksinya semakin meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan Rp 12 triliun setahun, dari pajak, royalti, dan lainnya. Sekarang (nilainya) mungkin separuh akibat produksi turun dan harga juga turun.

Ke depan, Menteri Keuangan memberikan suatu panduan: harus lebih tinggi dari selama ini diterima sebelumnya. Lalu, benefit yang sifatnya infrastruktur, seperti pengelolaan bandara, infrastruktur segala macam, itu juga.

Yang di luar normal adalah yang disebut pemburu rente. Soal pemburu rente itu, saya sudah berdialog dengan Pak Moffett. ”Saya bilang, Anda tidak bisa lagi terus-menerus berkeliling.” Moffett akhirnya bercerita pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang menteri anu minta apa. Ada yang meminta saham kosong meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada.

Dan, sekarang yang terjadi, Freeport dihubungi beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, dan mengatakan ”Hanya kami yang bisa menyelesaikan,” tetapi mereka menjual nama presiden, seolah-olah presiden minta saham kosong. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu.

Budiman:
Kok seberani itu? Dari partai politik yang berkuasa atau…

Sudirman:
Saya tidak bisa menyebut, tetapi orang itu dikenal. Dan, saya berani mengatakan karena terjadi dua kali diskusi dan (dia/mereka) dua kali konsisten mengatakan, ”Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham.” Mereka bahkan meminta proyek pembangkit listrik di Timika, meminta saham kosong, dan dengan itulah mereka menjanjikan itu bisa di-settle.

Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi sehingga Indonesia tidak dipermalukan. Dan, akhirnya proses ini melalui jalur yang normal di mana sektor menjadi pengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.