Sudirman Said Blakblakan soal Freeport dan Petral

Budiman:
Si politisi itu datang sendiri ke James Moffett?

Sudirman:
(Dia) memanggil pihak Freeport Indonesia. Tetapi, pesan itu sampai pada (Freeport) internasional. Dan, sesekali Pak Moffett jalan ke sini. Jadi, mereka berinteraksi juga.

Budiman:
Kok politisi itu punya akses sampai bisa tembus pada Freeport Indonesia?

Sudirman:
Saya kira, secara psikologi, Freeport yang sedang membutuhkan kepastian, begitu dipanggil siapa pun yang merasa bisa berpengaruh, pasti akan langsung merespons. Dan, sejarahnya selalu begitu.

Sejarahnya adalah betapa banyak tangan-tangan yang terlibat dan keputusan itu tidak dibuat secara independen, tetapi melalui proses politik yang tidak transparan. Ini yang saya coba luruskan, bahwa proses keputusan, ya, begini. Tak ada dealing-dealing di baliknya. Itu yang membuat spekulasi besar. Kalau sampai keluar surat seperti itu, pasti di baliknya ada sesuatu.

Budiman:
Ketika Mas Dirman melaporkan bahwa ada politisi yang cukup berpengaruh dan bertemu dengan Freeport Indonesia dan meminta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden, apa reaksi yang muncul dari Presiden dan Wakil Presiden?

Sudirman:
Keduanya sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, ”Ora sudi”. Ora sudi, kan, ungkapan Jawa yang sangat dalam. ”Enak saja,” dalam bahasa kita.

Begitupun Wakil Presiden. ”Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,” kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga. Saya kira karena keduanya betul-betul menjaga kelurusan, tugas kami sebagai pelaksana menjadi lebih enteng.

Budiman:
Lalu, bagaimana reaksi Freeport itu sendiri ketika ada permintaan dari politisi?

Sudirman:
Sejak November 2014, saya sudah wanti-wanti Freeport, ”Silakan Anda berhubungan dengan siapa pun, tetapi setiap kali bertemu dan ada diskusi apa pun, saya dilapori supaya saya bisa menjaga proses ini dari intervensi.” Freeport menceritakan kepada saya, siapa minta apa. Saya tahu semua, termasuk hal-hal yang di masa lalu terjadi.

Budiman:
Siapa minta apa? Masing-masing yang meminta itu sudah ada datanya semua?

Sudirman:
Sebagai suatu diskusi, iya.

Budiman:
Kalau kita lihat landasan konstitusional Pasal 33, bumi dan air dikuasai negara, realitas sosiologis bahwa bisnis sampingan Freeport dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional. Soal sumber daya manusia di Freeport, sebenarnya banyak sekali tenaga kerja Indonesia dibandingkan ekspat. Mengapa Anda tidak berpikir untuk mengambil alih Freeport sehingga Indonesia mengontrol penuh? Apa untung ruginya?

Sudirman:
Ini sebenarnya cara bijak kita menafsirkan ”dikuasai negara” itu seperti apa? Saya berpendapat, belum tentu lho kontrol saham itu diterjemahkan dengan ”penguasaan”. Karena ”dikuasai” itu menurut saya value creation. Seberapa besar nilai yang bisa diterima Indonesia.

Jadi, sepanjang pekerja orang Indonesia, bisnis yang mendukung bisnis Indonesia, skill yang berkembang dikuasai orang Indonesia, sebetulnya de facto kita menguasai itu.

Pertanyaannya, mengapa tidak dikontrol sepenuhnya? Menurut saya, itu soal waktu. Karena begini, umpamanya sekarang mengikuti jalan pikiran yang sangat simpel, tahun 2021 (Freeport) tutup saja. Artinya, kita perlu tiga tahun untuk membuat aset-aset itu dibersihkan oleh Freeport atau operator lama, dan perlu tiga tahun lagi untuk di-install kembali.

Nah, di bawah tanah itu ada 500 kilometer terowongan, tempat bekerja. Apabila dilepas dengan cara-cara yang tidak terencana, mungkin akan menimbulkan risiko bagi operator berikutnya. Enam tahun itu perekonomian Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan drop. Dan, 30.000 orang akan menganggur. PDB Timika akan habis. Jadi, berpikir emosional dengan di-take-over dengan cara yang tidak bersahabat itu sebenarnya tidak tepat.

Bagaimana caranya? Menurut saya, tahapannya sudah jelas, akan ada divestasi saham 20 persen. Kalau sahamnya pelan-pelan kita kuasai, syukur-syukur bisa dipercepat, lama-lama, kan, manajemennya bisa sama-sama ”dikuasai”.

Budiman:
Divestasi melalui IPO?

Sudirman:
Ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau pemerintah mengambil alih, tentu ada evaluasi. Tetapi, kemudian bisa juga lewat penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Sejauh ini kita berpikir IPO itu cara yang baik karena mendinamiskan pasar modal. Tetapi, setelah saham itu kita kuasai dengan secara friendly, transisi akan lebih smooth.

Itulah masa yang kita bisa sebut ”mengontrol”. Dan, menurut saya, best practice seperti itu. Tapi, kalau ”deal” diputus, mereka diusir, itu tidak bijaksana.

Budiman:
Apa keuntungan bagi Papua dengan eksistensi Freeport di sana?

Sudirman:
Aliran uang lewat PDB, lewat ekonomi, itu jelas. Dengan segala kritik pada situasi Timika sekarang yang belum juga maju, Anda bisa bayangkan bagaimana Timika dan Papua apabila tanpa operasi perusahaan itu.

Saya kira lalu lintas orang, lalu lintas barang dan jasa, bagaimanapun berpengaruh pada situasi di Timika dan Papua. Dan, sekarang sedang ada pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional yang sepenuhnya di-support oleh PT Freeport.