OJK: Pembentukan Bank Daerah Banten Dekati Finalisasi

Kompas.com - 23/11/2015, 17:19 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten dikabarkan tengah menyusun rencana untuk membentuk bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terpisah dari Bank Jabar dan Banten (BJB). Kabar ini pun sudah sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri perbankan.

"Itu sudah proses, finalnya kita tunggu saja. Diharapkan nanti idenya Banten ingin punya BPD sendiri. Kan sudah provinsi sendiri," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon di Jakarta, Senin (23/11/2015).

Lebih lanjut, Nelson mengatakan bahwa proses pembentukan bank daerah tersebut sudah mendekati finalisasi. Adapun terkait kepemilikan modal, Nelson menjelaskan, sebagaimana bank pembangunan daerah lainnya, maka bila bank daerah Banten terwujud, Pemerintah Provinsi Banten yang akan menjadi pemegang saham terbanyak.

"Karena ini BPD tentu saja pemiliknya Pemerintah (Provinsi) Banten. Kalau untuk Pemerintah ya bisa saja di atas 50 persen. Kalau BPD itu kan pemerintah daerah yang punya," terang Nelson.

Nelson pun menanggapi tentang kabar bahwa Bank Pundi kini tengah dilirik untuk diakuisisi oleh PT Banten Global Development (BGD), BUMD yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk persiapan pembentukan bank daerah. (baca: Banten Ingin Punya Bank Daerah Sendiri, Ini Saran OJK)

Dia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pembicaraan oleh kedua belah pihak untuk menyukseskan pembentukan bank daerah Banten.

"Sekarang sudah deal di antara mereka, sudah mulai mendekati final. Sekarang kalau tidak salah sedang due diligence. Artinya keinginan itu sudah nyata," tutur Nelson.

Upaya merangkul bank lain wajar adanya, karena syarat membentuk BPD atau bank umum konvensional, jumlah modal yang disetor minimal sebesar Rp 3 triliun.

Dana untuk mendirikan Bank Banten sudah disiapkan khusus oleh pemerintah provinsi, yakni sekitar Rp 950 miliar yang diperoleh dari pemangkasan anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dianggap berlebih.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Whats New
Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Whats New
Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Whats New
Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah!

Whats New
Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Spend Smart
Lima Tips Cuan 'Trading' Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Lima Tips Cuan "Trading" Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Earn Smart
Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Whats New
Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Whats New
Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Rilis
Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030,  Ini Strategi Freeport Indonesia

Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030, Ini Strategi Freeport Indonesia

Whats New
Pasar Kripto Dalam Tren 'Bearish', Tokocrypto Gratiskan Biaya 'Trading' dan Beli Bitcoin

Pasar Kripto Dalam Tren "Bearish", Tokocrypto Gratiskan Biaya "Trading" dan Beli Bitcoin

Whats New
Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.