Jonan dan Ketidakhadirannya pada "Groundbreaking" Kereta Cepat

Kompas.com - 25/01/2016, 12:35 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. KOMPAS.com/SRI LESTARI Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

Hingga groundbreaking kereta cepat pada Kamis lalu, Jonan belum mengeluarkan izin pembangunannya. Sementara izin trase dan izin badan usaha penyelenggara prasarana kereta cepat sudah dikeluarkan. (Baca: Sudah "Groundbreaking", KA Cepat Belum Kantongi Izin Pembangunan dari Jonan).

Minimnya peran Jonan dalam proyek kereta cepat membuat heran ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri.

Menurut dia, proyek tersebut didominasi oleh Rini Soemarno dan ada kepentingan terselubung yang sedang dimainkan oleh Rini. (Baca: Faisal Basri: Kok yang Urusi Kereta Api Menteri BUMN?)

Sejak dulu menentang
Lagi pula, sejak menjabat Direktur Utama PT KAI dulu, Jonan menentang kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat itu proyek tersebut digadang-gadang akan menggunakan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata  Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014.

Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan. (Baca: Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

Sikap tegas itu terbawa hingga menjadi Menteri Perhubungan. Sebelum Presiden memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak boleh menggunakan APBN, Jonan sudah lebih dulu.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Baca juga: Jonan "Haramkan" Dana APBN untuk Biayai Proyek Kereta Cepat)

Setelah Presiden Jokowi memutuskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN, Jonan senang. Alasannya, sederhana saja. Menurut Hadi, dengan tidak menggunakan APBN, berarti dana di APBN bisa digunakan untuk transportasi di pulau-pulau di luar Jawa.

"Pada prinsipnya Menhub sangat senang ada pihak swasta bersinergi dengan BUMN membangun kereta cepat di Jawa sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan fasilitas transportasi di luar Jawa," kata Hadi.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X