Jonan dan Ketidakhadirannya pada "Groundbreaking" Kereta Cepat

Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan. (Baca: Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

Sikap tegas itu terbawa hingga menjadi Menteri Perhubungan. Sebelum Presiden memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak boleh menggunakan APBN, Jonan sudah lebih dulu.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Baca juga: Jonan "Haramkan" Dana APBN untuk Biayai Proyek Kereta Cepat)

Setelah Presiden Jokowi memutuskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN, Jonan senang. Alasannya, sederhana saja. Menurut Hadi, dengan tidak menggunakan APBN, berarti dana di APBN bisa digunakan untuk transportasi di pulau-pulau di luar Jawa.

"Pada prinsipnya Menhub sangat senang ada pihak swasta bersinergi dengan BUMN membangun kereta cepat di Jawa sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan fasilitas transportasi di luar Jawa," kata Hadi.