Proyek Kereta Cepat, Menteri Perhubungan Jangan hanya Jadi Tukang Stempel...

Kompas.com - 27/01/2016, 11:38 WIB
Ilustrasi teknologi kerata cepat Asia ThinkstockIlustrasi teknologi kerata cepat Asia
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya peran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal penanggung jawab sektor perkeretaapian di Indonesia adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Kereta Cepat harusnya Kementerian Perhubungan. Tapi sepertinya Menteri Perhubungan hanya jadi penonton, ada apa di belakang ini?" ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Ali di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Menurut dia, lantaran penanggung jawab sektor perkeretaapian ada di tangan Kementerian Perhubungan, maka seharusnya kewenangan terbesar dalam proyek kereta cepat adalah Jonan, bukan Rini Soemarno.

"Kalau ini (proyek) dilanjutkan, tangung jawab harus ada di Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan jangan hanya jadi tukang stempel," kata dia.

Sementara Nizar Zahro dari Fraksi Gerinda mengingatkan pemerintah kalau utang BUMN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi beban negara.

Menurut dia, bila BUMN tak sanggup membayar utang, maka negara harus hadir dan bertanggung jawab.

"Betul itu bukan APBN tapi ketika utang, yang dilakukan oleh empat BUMN enggak mugkin kreditor berikan uang tanpa jaminan dari pemerintah," kata dia.

Seperti diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek pemerintah, melainkanproyek gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliardollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.

baca juga: Jonan: Layak atau Tidak Proyek KA Cepat, Tanyakan ke Menteri BUMN

Kompas TV Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Ada Izin?

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X