Dirjen Pajak Yakin RUU Pengampunan Pajak "Goal" di DPR

Kompas.com - 02/03/2016, 00:24 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Ken Dwijugiasteadi, optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan "goal" atau disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya masih optimis tax amnesty disetujui karena ini kepentingan semua pihak bukan saya saja," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Saat ini, DPR sudah menerima Naskah Akademik (NA) dan draf RUU tesebut.  Namun Ken belum bisa memastikan seberapa besar potensi pendapatan pajak dari kebijakan tax amnesty nantinya.

"Kita lihat nanti seberapa banyak orang berbondong-bondong datang. Enggak ada estimate," kata Ken.

Di DPR, RUU Tax Amnesty belum juga dibahas. Bahkan angin penolakan mulai bermunculan dari berbagai fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, meminta pembahasan RUU Pengampunan Pajak ditunda sehubungan dengan ditundanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa sebelumnya mencurigai ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty, antara pemerintah dengan DPR.

Dia mengatakan, pemerintah memang sangat membutuhkan RUU Tax Amnesty ini untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP membantah ada barter dalam pembahasan dua UU tersebut.

"Tidak benar, tidak ada barter," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Aturan Baru Tata Kelola Minyak Goreng Curah, Ini Rinciannya

Ada Aturan Baru Tata Kelola Minyak Goreng Curah, Ini Rinciannya

Whats New
PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

Whats New
Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Whats New
Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Whats New
CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

Whats New
Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Whats New
Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

Whats New
IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

Whats New
Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Whats New
Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Whats New
Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Whats New
Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Whats New
Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Whats New
Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.