Kompas.com - 29/03/2016, 18:20 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Palu Sulawesi Tengah Hidayat menargetkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu bisa beroperasi tepat waktu pada Mei 2017.

Namun begitu, sampai saat ini masih ada kendala dalam hal ketersediaan lahan.

Hidayat menuturkan, saat ini masih ada masyarakat yang mengklaim bahwa ada sebagian tanah di KEK Palu itu merupakan tanah warisan keluarga mereka.

Padahal, lanjut Hidayat, tanah tersebut adalah tanah negara yang kemudian diklaim sebagai tanah masyarakat.

Hidayat mengatakan, atas dasar itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk memastikan tanah negara di wilayah tersebut.

"Artinya, kami tidak akan memberi ruang gerak bagi spekulan tanah di dalam KEK Palu," kata Hidayat dalam rilis, Selasa (29/3/2016).

Terkait dengan kebutuhan lahan bagi investor, Hidayat mengatakan pihaknya akan segera menyediakan lahan hanya kepada investor yang serius berinvestasi di KEK Palu.

Sebagai tahap awal, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 100 hektare (ha) untuk investor yang segera masuk ke dalam kawasan.

"Kami juga akan mengoptimalkan bantuan Kementerian Perindustrian sebesar Rp 75 miliar, untuk pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Palu," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Whats New
Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Whats New
Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Rilis
Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Whats New
Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Whats New
Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Whats New
Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Whats New
Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Whats New
Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Whats New
Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Whats New
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Rilis
Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Whats New
Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Whats New
Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.