Ada Nama Menteri BUMN Rini di Situs ICIJ Terkait "Panama Papers"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada banyak nama pengusaha Indonesia terkait dalam kasus kebocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca yang disebut "Panama Papers", yang bisa jadi skandal keuangan terbesar saat ini.

Data Mossack yang bocor berisi informasi soal Mossack dan klien-kliennya sejak 1977 sampai awal 2015. Keberadaan data ini memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia offshore bekerja dan bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global.

Dalam dokumen Panama Papers, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca yang berbasis di Panama.

Pengungkapan dokumen tersebut dilakukan oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), menelisik 11,5 juta data di dokumen itu.

Nah, sebelum data Panama Papers ini bocor, ICIJ sebelumnya sudah menerbitkan sebagian bocorannya melalui "Offshore Leaks", yang berupa data perusahaan offshore oleh para orang kaya di berbagai negara.

Data Offshore Leaks terbit pada April 2013 lalu. Data ini berdasarkan data dari dokumen British Virgin Islands dan dari Singapura. Beberapa nasabah Mossack Fonseca menyurati firma tersebut untuk meyakinkan aset offshore-nya aman.

Dari data ini, tercatat ada 2.961 nama pesohor dan pengusaha Indonesia yang masuk dalam daftar pemilik perusahaan offshore, yang kemudian diolah lagi menjadi lebih komprehensif dalam Panama Papers.

Berdasarkan link https://offshoreleaks.icij.org, ada nama Menteri BUMN Indonesia Rini Soemarno yang tercantum memiliki saham di perusahaan offshore One World Limited Investment dan First Union Consultant Limited.

Alamat yang tercantum ialah di Taman Patra VIII No 8 RT 005/04 Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Rini mencatatkan nama sebelum menikah, yakni Rini Mariani Soewandi.

Sayangnya, Menteri Rini bakalan susah dikonfirmasi terkait kegiatannya selama sepekan di Eropa. Rini sudah bertolak ke Eropa sejak Senin lalu.

Di sana, Rini bakal mengunjungi beberapa negara, seperti London, Inggris, untuk menjajaki kerja sama.

Lebih lengkap

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui, beberapa nama orang Indonesia yang ada dalam daftar Panama Papers cocok dengan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Ya, ada (yang cocok). Tetapi, kan saya belum bisa menyebutkan," ucap Ken kepada wartawan di Kantor DJP, Rabu (6/4/2016) malam.

Ken mengungkapkan, sebelum data Panama Papers bocor ke publik, pihaknya telah terlebih dahulu memiliki data nama-nama orang Indonesia yang memiliki aset di luar negeri dan kemungkinan melakukan penghindaran pajak di negeri surga bebas pajak (tax haven).

Ken menuturkan, data tersebut ia dapatkan dari otoritas-otoritas pajak negara-negara G-20. Ken mengklaim, data yang didapatnya dari negara-negara G-20 lebih resmi dan lebih lengkap dibandingkan dengan Panama Papers.

"Ini (Panama Papers) kan cuma nama. Saya punya nama beserta akunnya," kata Ken.

Anggap wajar

Dari nama-nama yang bocor ke publik, dua di antaranya adalah petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yakni Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Konstruksi Erwin Aksa.

Erwin mengatakan, perusahaan Special Purposes Vehicle (SPV) biasanya didirikan untuk tujuan mendapatkan pendanaan dari luar.

Perusahaan-perusahaan milik negara pun juga lumrah mendirikan special purposes vehicle (SPV) manakala penerbitan surat utang atau obligasi.

Perusahaan SPV itulah yang berfungsi menerbitkan surat utang atau obligasi.

"DJP sudah memiliki intelegensi cukup kuat kepada pengusaha atau pribadi yang memiliki offshore aset. Saya kira bisa tanya ke mereka, sejauh mana temuan mereka," kata Erwin.

Menurut dia, dengan bocornya data-data dari Mossack Fonseca, ini menjadi kesempatan baik bagi pemerintah untuk mengoreksi laporan pajak pribadi.

Erwin juga mengaku tidak hafal berapa banyak SPV yang sudah didirikannya. "Karena banyak sekali, setiap kali ada transaksi di luar, ya pakai SPV," kata Erwin.