PDI P Dukung Pembahasan RUU "Tax Amnesty" dan RUU Repatriasi Modal

Kompas.com - 14/04/2016, 18:30 WIB
Ilustrasi THINKSTOCKIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sedang berlangsung di Komisi XI DPR. Namun pembahasan RUU tersebut tak bisa berdiri sendiri.

Sebab, dalam sejumlah implementasi, penerapan Tax Amnesty di Indonesia dianggap kurang berhasil.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pada 1964, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 5 terkait kebijakan pengampunan pajak.

Saat itu, kebijakan tersebut kurang berhasil diterapkan lantaran sistem administrasi perpajakan belum memadai dan kurang sosialisasi.

Kebijakan itu kemudian kembali dibuat di era Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1984.

Lagi-lagi, akibat sistem perpajakan yang belum memadai dan ketergantungan penerimaan negara dari pajak yang belum sebesar sekarang menjadi kendalanya.

"Di 2008, Presiden SBY mengeluarkan kebijakan Sunset Policy. Namun, kebijakan itu gagal karena sistem administrasi perpajakan yang belum siap dan tingkat kepatuhan yang rendah," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Kamis (14/4/2016).

Ia menambahkan, satu-satunya negara yang berhasil menerapkan kebijakan Tax Amnesty yakni Afrika Selatan.

Akan tetapi, penerapan kebijakan itu diikuti dengan sistem pengendalian devisa disertai rekonsiliasi pajak.

"Artinya, UU Pengampunan Pajak didukung dengan UU Lalu Lintas Devisa," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Whats New
Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Whats New
Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Whats New
Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Whats New
BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.