Akuntabilitas dan Transparasi Proyek Infrastruktur Jangan Diabaikan

Tahapan selanjutnya adalah pembangunan (Construction). Karena porsi pembiayaan terbesar (lebih dari 80 persen) adalah pada masa konstruksi, maka pada periode inilah akuntabilitas dan transparansi paling disoroti.

Sebagian besar penyidikan kasus-kasus korupsi terkait pengadaan proyek infrastruktur terkait tahapan ini.

Tahapan konstruksi sendiri sangat kompleks, diawali dengan proses tender (atau penunjukan langsung), pengangkatan panitia, penetapan pemenang (kontraktor), perikatan perjanjian sub-kontraktor, manajemen konstruksi terkait bahan dan material, mobilisasi alat, tenaga, pelaksanaan konstruksi, tata waktu, safety, asuransi, sampai pada serah terima.

“Upaya untuk menjamin akuntabilitas sungguh menjadi tantangan besar mengingat tahap ini melibatkan banyak pihak, acuan standar, kebijakan, regulasi serta terikat kondisi alam, fisik dan sosial-ekonomi-budaya di mana infrastruktur tersebut didirikan,” kata lulusan pertama SMA Taruna Nusantara Magelang ini.

Tahapan terakhir dalam pembangunan suatu infrastruktur adalah pengoperasian dan pemeliharaan (OM/Operation and Maintenance).

Menurut pria asal Aceh ini, tahapan ini kadang sedikit terabaikan, karena “membangun” umumnya lebih diprioritaskan dan terasa dampaknya dibandingkan “merawat” apa yang sudah dibangun.

Aspek lainnya yang juga sering terabaikan adalah penegakan aturan/regulasi dan penyusunan-penerapan Standard Operating Procedures (SOP), yang mendukung fungsi infrastruktur tersebut.

“Sebagai contoh adalah dalam pembangunan suatu bendungan. Penegakan aturan/kebijakan yang jelas dalam pengelolaan dan konservasi hutan/lahan pada daerah tangkapan air (catchment) sangat diperlukan agar bendungan tidak gagal berfungsi karena sedimentasi lahan yang massif teralir masuk ke daerah tampungan yang mengakibatkan dead-storage capacity bendungan tersebut lebih cepat tercapai,” ujar Faisal.