Pemerintah Mulai "Kelimpungan" Cari Dana Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai kelimpungan alias kebingungan mencari dana untuk pembangunan infastruktur yang sudah ditargetkan Presiden Joko Widodo hingga 2019 mendatang.

Salah satu sektor yang kekurangan dana untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni sektor perkeretapian.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hal tersebut.

"Targetnya cukup berat," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Seperti tertera dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, target pembangunan jalur KA mencapai 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Total biaya yag dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur KA hingga 2019 mencapai Rp 233 Triliun.

Namun kebingungan muncul lantaran anggaran KA pada 2016 jauh dari estimasi kebutuhan.

Pada 2016 kebutuhan dana untuk pembangunan jalur KA mencapai Rp 39 triliun, namun anggaran yang disetujui APBN 2016 hanya Rp 12,9 triliun.

Menurut Hermanto, lantaran alokasi dana yang minim, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sampai menawarkan sejumlah proyek kepada Jepang dan China.

Tawaran tersebut disampaikan langsung saat Jonan berkunjung ke kedua negara Asia Timur tersebut belum lama ini.

Pemerintah berharap Jepang atau China berminat membiayai proyek yang ditargetkan Presiden Jokowi tersebut.

Sejumlah proyek KA yang ditawarkan yakni proyek KA Trans Sumatera, Trans Sulawesi, dan revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil.

Menurut Harmanto, Jepang dan China belum memberikan komitmen apapun meski salah satunya tertarik dengan proyek revitalisasi jalur KA Lintas Utara Jawa.

Melihat situasi tersebut, Kemenhub mulai realistis terhadap keterbatasan anggaran.

''Karena pagu anggaran dan sebagainya, (proyek infrastruktur KA) tidak bisa sepenuhnya selesai pada 2019," kata Hermanto.

Tidak hanya tiga proyek infrastruktur KA saja yang ditawarkan ke luar negeri.

Pemerintah juga menawarkan sembilan proyek infrastruktur kepada  pemerintah China dalam pertemuan dua delegasi negara dalam ‘The 2nd High Level Economic Dialogue RI-RRT’, di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Kesembilan proyek tersebut adalah :

1. Jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi I

2. Terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok

3. Pengadaan material untuk pembangunan dan perawatan jembatan

4. Dam Multifungsi Pelosika

5. Dam Jenelata

6. Dam Rokan Hilir/Lompatan Harimau

7. Dam Multifungsi Jambo Aye

8. Dam Bonehulu

9. Pengadaan material rel kereta api.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro juga sempat mengakui bahwa anggaran pemerintah terbatas untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur.

Karenanya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperbesar kesempatan bagi swasta untuk berperan dalam pembangunan proyek infrastruktur.

“Budget itu pasti ada limit, yang membuat kita tidak bisa mendorong semua proyek menggunakan budget pemerintah,” ucap Bambang di Jakarta, Rabu (27/4/2016).