Pemda Diminta Tidak Lembek Hadapi Tekanan Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah perlu tegas kepada para pemilik modal atau pengembang yang karap mengacuhkan tata ruang.

Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriatna, pembangunan gedung-gedung yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan berakibat kepada sistem pegelolaan transportasi.

"Pemerintah sendiri mengalami bagaimana tekanan-tekanan pemilik modal yang enggak mau tahu dengan persoalan lingkungan," ujar Yayat kapada Kompas.com, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Selama ini, kata dia, perencanaan tata ruang wilayah memang kerap bermasalah dengan perencanaan sistem transportasi. Hal itu disebabkan persoalan kewenangan.

Perencanaan tata ruang berada di pemerintah daerah, sementara kewenangan perencanaan sistem transportasi sebagian ada di pemerintah pusat.

Namun kompleksitas masalah tidak hanya sebatas kewenangan pusat dan daerah, tapi juga ada persoalan serius yakni adanya kekuatan pemilik modal yang kerap mampu mengubah arah kebijakan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran dianggap tidak mampu menciptakan tata kota yang baik. Akibatnya, pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan baik bila tata kotanya buruk.

Ia menyebutkan sejumlah bangunan yang menurutnya menjadi bukti buruknya Pemrov DKI Jakarta mengelola tata kota. "Gedung Veteran di Semanggi, itu siapa yang ngasih izin? Masa ada persimpangan besar dikasih pusat keramaian," ujar Jonan di Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jakarta, pagi tadi.

"Saya yang enggak sekolah transportasi aja mikirnya kira-kira aneh," lanjut mantan Direktur Utama PT KAI tersebut.