Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-13

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Ada dua hal yang rencananya akan menjadi fokus paket ke-13, yaitu e-dagang dan rumah murah.

"Kami sedang mempersiapkan paket ke-13. Nanti akan disampaikan dulu ke Presiden. Apakah keduanya, atau salah satu saja," kata Ketua Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Mengenai evaluasi 12 paket kebijakan ekonomi, Teten menyebutkan hampir semua regulasi atau 99 persen sudah rampung. Hanya tinggal satu regulasi saja yang belum selesai, yaitu mengenai harga gas.

"Jadi, sebenarnya cukup berhasil. Semua regulasi, apakah direvisi atau disederhanakan, sudah selesai. Dari 203 regulasi yang ditargetkan selesai Juli itu tinggal satu, yaitu soal gas," ungkap Ketua Pokja II Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi itu.

Harga Gas

Dia menambahkan, nampaknya masih ada perbedaan pandangan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Namun Teten enggan menjelaskan lebih jauh perbedaan tersebut, hingga membuat kebijakan gas murah ini belum bisa diimplementasikan.

Teten mengatakan, pihaknya akan melakukan pengujian di lapangan apakah masih ada regulasi-regulasi yang belum memberikan kenyamanan bagi dunia usaha.

"Kami uji dari apakah masih ada tumpang tindih aturan, apakah birokrasinya masih panjang, apakah izin masih berbelit-belit, dan sebagainya. Kami akan terus perbaiki meski dari implementasi sudah berjalan. Kami lakukan perbaikan kalau ada komplain-komplain dari dunia usaha," pungkas Teten.