Pemangkasan Anggaran Dinilai Masih Terlalu Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam sidang kabinet Rabu sore (3/8/2016) telah menyepakati pemangkasan anggaran kembali sebesar Rp 133,8 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun dan belanja transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.

Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, keputusan pemerintah untuk kembali memangkas anggaran tidak mengagetkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pastinya telah memperhitungkan dengan teliti potensi serta dampak pemotongan anggaran.

Namun dia mengatakan, pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun tidak akan banyak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, besaran pemotongan anggaran hanya sekitar tiga persen dari total APBN.

Malah katanya, pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga terlalu kecil, mengingat saat ini masih banyak belanja-belanja non-produktif di pemerintah pusat. Dzulfian anggaran tak produktif perlu dipotong.

"Menurut saya Rp 65 triliun masih terlalu kecil dan kurang berani. Seharusnya Sri Mulyani berani menggebrak dengan pemotongan di rentang Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun," kata Dzulfian kepada Kompas.com, Kamis (4/8/2016).

Tidak Mengganggu

Sementara itu, dijumpai di kantornya usai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemotongan anggaran dilakukan dengan dua pertimbangan.

Yakni, pertimbangan risiko shortfall penerimaan pajak, serta pertimbangan membengkaknya restitusi pajak.

Darmin yakin pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini ada di kisaran 5,1 persen - 5,2 persen.

"Hal itu karena yang dipotong adalah seperti perjalanan dinas, serta pengeluaran yang tidak terlalu penting," ucapnya, Rabu malam.

Dia menambahkan, anggaran program prioritas juga anggaran bantuan sosial tidak akan mengalami perubahan.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di istana negara, Rabu sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo menyetujui usulan Kementerian Keuangan untuk memangkas APBNP 2016.

"Dalam sidang kabinet, disampaikan mengurangi belanja sebesar Rp 65 triliun untuk Kementerian/Lembaga," kata Sri di istana negara.

Dalam satu hingga dua hari ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menyisir mana saja nomenklatur anggaran yang akan dikurangi.