Jokowi Belum Puas Implementasi 13 Paket Kebijakan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum puas terhadap pelaksanaan 13 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan sejak pertengahan 2015.

"Meskipun paket kebijakan ekonomi sudah yang ke-13, saya katakan apa adanya, belum sesuai dengan yang diinginkan," ujar Jokowi dalam acara Ikatan Senior HIPMI Indonesia (IHSI) di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Jokowi masih mendapatkan banyak "bisikan" dari para pengusaha. Mereka masih kesulitan mendapatkan izin usaha. Waktu untuk mendapatkan izin usaha tersebut pun masih terbilang lama.

"Investor yang mau masuk ke kita ini banyak sekali. Tapi perizinan di daerah itu belum bisa memenuhi kecepatan. Itu yang belum," ujar Jokowi.

Salah satu indikatornya yakni peringkat Indonesia pada jajaran negara ASEAN tentang kemudahan berbisnis.

Indonesia menempati urutan ke 109, jauh di bawah Singapura di urutan pertama. Malaysia di urutan 18 dan Thailand di urutan 49.

Jokowi meminta menteri terkait merombak sistem izin usaha agar lebih cepat, efektif dan efisien.

"Saya minta bukan hanya perbaikan kecil-kecil. Harus diobrak-abrik. Kalau Dirjennya enggak bisa, ganti. Kalau direkturnya enggak sanggup, ganti. Kepala-kepala bagian enggak bisa, ganti. Saya sudah instruksikan begitu," ujar Jokowi.