Warga di Timur Indonesia Inginkan Lebih Banyak Infrastruktur Telekomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga di Indonesia bagian timur, seperti di Papua, berharap tidak hanya Telkomsel saja yang mau membangun jaringan di wilayahnya, tapi juga operator lain seperti Indosat dan XL Axiata.

“Kami merindukan Indosat dan XL untuk ikut membangun jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebab telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Pegunungan Bintang, sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi,” harap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang, Untung Eka Priya, Senin (5/9/2016).

Berbatasan langsung dengan Papua Nugini, bukan berarti Kabupaten Pegunungan Bintang bebas dari keterisolasian. Lokasi yang berada di jajaran pegunungan Jayawijaya, membuat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat penting mengingat kondisi medan yang berat dan posisi strategisnya di bagian tengah Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Untung mengatakan, pasca-kehadiran sarana telekomunikasi melalui Telkomsel di kota Oksibil pada 2004, Kabupaten Pegunungan Bintang sudah mulai terbuka. Hubungan dengan dunia luar sudah dapat terjadi.
 
Sebelum adanya jaringan telekomunikasi, penduduk yang ingin menyampaikan informasi harus menyampaikan secara estafet dari kampung ke kampung. Setelah itu dilanjutkan penyebaran informasi tersebut ke distrik lainnya dengan menggunakan jaringan radio Single Side Band (SSB) yang dimiliki oleh TNI.

Hingga saat ini, infrastruktur telekomunikasi yang dibangun masih terbatas di beberapa kota seperti Oksibil, Kiwirok, Batom, Iwur, Teraplu dan Tinibil.

Padahal masih banyak kota-kota di Kabupaten Pegunungan Bintang yang membutuhkan jaringan telekomunikasi. Jumlah distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 34 distrik.
 
Selain jumlahnya yang masih sedikit, kapasitas jaringan telekomunikasi yang dibangun pun terbilang sangat terbatas. Untung mengatakan kapasitas jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya untuk 120 handset saja.

Ia pun memohon agar Menteri Kominfo Rudiantara mau mendorong operator telekomunikasi yang lainnya untuk dapat menggembangkan infrastrktur telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sehingga keterisolasian di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikurangi sehingga perekonomian masyarakat yang berjumlah 133 ribu jiwa itu juga bisa meningkat.

Butuh Internet

Di era globalisasi, kebutuhan akan layanan telekomunikasi dan internet menjadi sangat vital. Bahkan layanan telekomunikasi dan internet sudah bisa disetarakan dengan kebutuhan pokok.

Namun disayangkan, kebutuhan yang vital tersebut belum banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia di kepulauan terpencil dan daerah perbatasan.

Salah satu daerah terpencil yang belum lama ini bisa menikmati layanan telekomunikasi adalah masyarakat di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Max Lua, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Talaud mengatakan, pasca layanan seluler masuk ke Talaud pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan perekonomian Talaud yang tumbuh 600 persen pasca infrastruktur seluler hadir di Talaud.

"Masyarakat kami sangat terbantu perekonomiannya. Apalagi geografi Kabupaten Talaud merupakan kepulauan," papar Max.

Letak geografi Kabupaten Talaud berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina membuat telekomunikasi memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan.

Adolf Binilang, Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud menjelaskan, dengan layanan telekomunikasi saat ini masyarakat dapat memberikan laporan secara langsung ketika terjadi tindak pindana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Melihat pentingnya dan strategisnya layanan telekomunikasi, Adolf meminta agar operator mau menambah kapasitas dan cakupannya di Kabupaten Talaud.

Selain itu Adolf meminta agar pembangunan infrastrktur telekomunikasi di Kabupaten Talaud tidak hanya dilakukan oleh satu operator semata.

Menurut dia, masyarakat Talaud juga bagian dari NKRI, oleh karena itu mereka meminta agar operator lain yang ada di Jawa juga mau membangun sarana telekomunikasi di Talaud.

"Permintaan itu telah kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya agar pembangunan di Talaud sama dengan di Jawa," pinta Adolf.

Ia pun menegaskan, masyarakat Talaud sangat membutuhkan tambahan layanan telekomunikasi. Terlebih lagi dalam menjalankan sistem pemerintahan yang mengarah ke e-government.

"Semuanya butuh menggunakan layanan internet," tegas Adolf.