Menimbang Keberlangsungan Pembangunan Infrastruktur Telko dengan "Network Sharing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan menetapkan draf revisi aturan berbagi jaringan infrastruktur telekomunikasi, atau network sharing, menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam draf revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 ditegaskan, perlunya adanya kewajiban untuk melakukan network sharing atau berbagi jaringan.

Berbagi jaringan ini mencakup backbone serta akses jaringan telekomunikasi (last mile).

Tujuannya, agar percepatan, peningkatan dan penyebaran layanan telekomunikasi di Indonesia dapat tercapai.

Kahlil Rowter, Chief Economist Danareksa Research Institute mengatakan, rencana pemerintah untuk mempercepat penyebaran dan peningkatan layanan telekomunikasi di Indonesia melalui revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 dinilai sangat bagus.

Namun Kahlil meminta agar pemerintah bisa bijak mengatur mekanisme pemberian kompensasi yang wajar sesuai dengan nilai ekonominya.

Kompensasi yang wajar sesuai dengan nilai keekonomian ini diperlukan agar keberlangsungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dapat terus terjaga.

“Jadi pemerintah tak bisa semena-mena menetapkan kewajiban network sharing dan penetapan biaya interkoneksi tanpa adanya kompensasi secara komersial kepada operator yang telah membangun jaringan,” ujar Kahlil.

Penetapan berbagi jaringan melalui mekanisme komersial dinilai Kahlil perlu diberikan pemerintah kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah membangun jaringan.

Jika tidak ada insentif dan kopensasi yang wajar sesuai dengan nilai ekonominya maka bisa dipastikan tidak ada operator yang akan mau menambah dan memelihara jaringan telekomunikasi.

Padahal, masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.

“Jangan sampai karena pemerintah memaksa Telkom grup menyediakan jaringan untuk Indosat dan XL, dan membuat pelanggan Telkom grup tidak terlayani dengan baik,” terang Kahlil.

Gerus EBITDA

Leonardo Henry Gavaza CFA, analis saham PT Bahana Securities, melihat adanya kewajiban berbagi jaringan ini berpotensi menggerus EBITDA Margin Telkom.

Dia memprediksi  EBITDA Margin Telkom bisa terpangkas hingga 40 persen. Padahal EBITDA Margin Telkom saat ini diatas 50 persen.

Berapapun penurunan EBITDA Margin akan berdampak kepada valuasi Telkom.
Jika pendapatan Telkom turun, maka pajak dan dividen yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga berpotensi tergerus.

“Analis pasti akan menghitung efek penurunan pajak dan dividen yang dibayarkan Telkom kepada pemerintah. Saya memperkirakan belum tentu pajak yang akan diberikan XL dan Indosat lebih besar dari yang diberikan Telkom kepada pemerintah,” terang Leonardo.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajukan revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, draf revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tersebut tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo.

Dalam draf revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 ditegaskan, perlunya adanya kewajiban untuk melakukan network sharing atau berbagi jaringan. Berbagi jaringan ini mencakup backbone serta akses jaringan telekomunikasi (last mile).

Tujuannya agar percepatan, peningkatan dan penyebaran layanan telekomunikasi di Indonesia dapat tercapai.