Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus Google, Dirjen Pajak Mengaku Belum Dapat Laporan Penyidik

Kompas.com - 02/11/2016, 18:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijuasteadi belum mau buka-bukaan soal kasus pajak Google.

Padahal ia mengakui ada pertemuan dengan petinggi Google di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Masa progresnya saya lapor duluan (ke media),” ujar Ken usai mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meyosialisasikan tax amnesty di pusat perbelanjaan Pasific Place, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Meski begitu Ken mengakui bahwa proses kasus pajak perusahaan raksaksa internet itu terus berlangsung. Hanya saja ia kembali tidak mau mengungkapkan lebih banyak lantaran mengaku belum ada laporan.

“Saya belum dilapori penyidik (kasus pajak Google),” kata Ken.

Sebelumnya, Ken berjanji akan memberikan penjelasan lengkap kepada media. Namun, kata Ken, tidak untuk saat ini.

"Nanti pada saatnya saya akan gelar konferensi pers," ucap dia.

Seperti diketahui, perusahaan raksasa internet, Google, menolak untuk diperiksa atas dugaan pengemplangan pajak. Ditjen Pajak pun langsung memberikan peringatan.

"Kami masih ribut-ribut soal BUT (badan usaha tetap). Kami sudah keluarkan warning, 'kalau Anda tetap seperti ini, kami tingkatkan jadi bukti permulaan'," ujar Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (15/9/2016).

Menurut dia, peningkatan proses pemeriksaan menjadi bukti permulaan sudah memberikan adanya indikasi pidana yang dilakukan Google. Sebenarnya, pemerintah dan Google sudah beberapa kali berbicara.

Bahkan, Google menjanjikan pimpinan dari Amerika Serikat akan datang ke Indonesia untuk membahas persoalan pajak.

Namun pada Agustus lalu, Google justru mengembalikan surat pemeriksaan yang dilayangkan Ditjen Pajak. Hal itu dianggap sebagai penolakan perusahaan asal AS itu diperiksa.

Kompas TV Begini Cara Google Mengakali Pajak di AS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Whats New
GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com