Pembubaran Petral Tak Lantas Hilangkan Mafia Migas

Kompas.com - 21/11/2016, 15:46 WIB
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM yang juga mantan Anggota Reformasi Tata Kelola Migas,  Fahmy Radhi di Jakarta,  Senin (21/11/2016). Iwan Supriyatna/KOMPAS.comDosen Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM yang juga mantan Anggota Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi di Jakarta, Senin (21/11/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi menilai, pasca pembubaran Petral yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang ditenggarai sebagai sarang mafia migas, ternyata tidak serta merta menghentikan mafia migas dalam pemburu rente.

Menurut mantan Anggota Reformasi Tata Kelola Migas ini, di awal pemindahan kewenangan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Petral ke integrated supply chain (ISC), mafia migas masih saja merecoki dalam pengadaan impor migas.

Sejalan dengan semakin terbukanya tata kelola ISC dalam tender pengadaan migas, gerakan mafia migas semakin terbatas. Namun, mafia migas tidak surut dalam melakukan pemburuan rente dengan modus yang lebih canggih.

"Kasus Glencore dalam mengubah komposisi impor minyak tidak sesuai pesanan ISC merupakan salah satu modus terbaru mafia migas dalam pemburuan rente," ujar Fahmy di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Selain Petral dan ISC, menurut Fahmy, SKK Migas juga menjadi sasaran empuk bagi mafia migas dalam pemburu rente. Lantaran SKK Migas mempunyai kewenangan yang sangat besar tanpa diimbangi tata kelola yang transparan.

Kewenangan tersebut diantaranya, memutuskan kontrak lahan migas, melakukan verifikasi cost of recovery, dan menjual minyak jatah pemerintah dari hasil kontrak bagi hasil.

"Ditersangkakan dua orang ketua SKK Migas oleh KPK dan Bareskrim menjadi indikasi bahwa mafia migas bergentayangan di SKK Migas," tutur Fahmy.

Ulah mafia migas dalam pemburu rente, baik di Petral maupun SKK Migas salah satunya disebabkan tidak ada tata kelola transparan yang diatur dalam UU Migas 22/2001.

Oleh karena itu, revisi UU Migas menjadi sangat urgent untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat ini untuk menangkal mafia migas.

"Salah satu substansi yang harus diatur dalam revisi UU 22/2001 adalah tata kelola kelembagaan migas. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah tiga kali melakukan yudisial review," pungkasnya.

Kompas TV Petral, Sarang Mafia Migas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Rilis
Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Rilis
NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

Whats New
Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Whats New
Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Whats New
Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Whats New
Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Whats New
Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Whats New
Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Whats New
Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus  Rp 6,03 Triliun

Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus Rp 6,03 Triliun

Whats New
Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.