Nasabah yang Merasa Dirugikan Pandawa Group Bisa Lapor ke Polisi

Kompas.com - 28/11/2016, 19:19 WIB
Pertemuan antara OJK dan Satgas Waspada Investasi dengan pengurus Pandawa Group Depok di Gedung OJK, Senin (28/11/2016) Sakina Rakhma Diah Setiawan/KOMPAS.comPertemuan antara OJK dan Satgas Waspada Investasi dengan pengurus Pandawa Group Depok di Gedung OJK, Senin (28/11/2016)
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) dan Satgas Waspada Investasi kembali memanggil pendiri Pandawa Group Depok Salman Nuryanto beserta beberapa pengurus lainnya. Pemanggilan ini terkait kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga 10 persen per bulan.

Kuasa hukum Pandawa Group Andi Samsul Bahri mengungkapkan, bunga 10 persen tersebut sebenarnya bukan bunga, melainkan bagi hasil. Namun, kata dia, pemberian bunga sebesar itu dilarang oleh OJK.

"Dari dulu sebenarnya bukan bunga, tapi bagi hasil. Itulah yang dilarang OJK dan kami turut," kata Andi di Gedung OJK, Senin (28/11/2016).

Karena praktik tersebut tidak sesuai dengan badan hukum Pandawa Group yang berupa koperasi simpan pinjam (KSP), maka Salman selaku pendiri Pandawa Group sudah mengembalikan dana investor. Dana tersebut dikembalikan hingga jatuh tempo pada 1 Februari 2017.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan, OJK dan Satgas Waspada Investasi meminta Pandawa Group menjalankan usahanya sesuai dengan UU Perkoperasian.

Oleh sebab itu, masyarakat yang selama ini merasa dirugikan dipersilakan untuk melapor ke pihak kepolisian.

"Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan silakan melapor polisi. Kalau ada masyarakat yang mengatakan 10 persen dialihkan ke koperasi itu tidak, karena berdasarkan informasi Kemenkop UKM tidak ada kegiatan KSP saat ini yang menghimpun dana dengan bunga 10 persen, sehingga kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan bisa melapor ke polisi," terang Tongam.

Sebelumnya, pada 11 November 2016 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-undang Perbankan.

Kompas TV Inilah Tiga Perusahaan Investasi Bodong

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X