Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Sistem "Whistleblower" Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Saat memberikan arahan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta Ditjen Pajak untuk memperkuat pertahanan internal dari praktik korupsi dengan mengoptimalkan sistem pelaporan indikasi pelanggaran (whistleblower).

"Saya mohon dan saya ingin whistleblower mekanisme dijalankan secara konsisten dan dijaga sehingga betul efektif berjalan," ujar Menkeu.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengungkapkan, sistem whistleblower sudah ada sejak reformasi birokrasi Ditjen Pajak satu dekade lalu. Sistem tersebut dibuat sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap praktik korupsi.

Dengan adanya sistem itu, kata Ani, semua pegawai Ditjen Pajak bisa melaporkan adanya indikasi korupsi di internal institusi tersebut. Bahkan, masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama.

Selain perlawanan, whistleblower juga merupakan sistem pertahanan internal dari praktik korupsi. Oleh karena itu, Ani meminta semua pegawai Ditjen Pajak untuk konsisten menjadikan sistem tersebut.

"Masyarakat atau teman sendiri kalau mampu dan mau melaporkan sehingga Ditjen Pajak tidak perlu harus hadapi situasi di mana institusi lain lakukan tindakan koreksi," kata Ani.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

KPK menangkap Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair, dan Kasubdit Bukti Permukaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Dari keduanya, KPK mengamankan uang sejumlah 148.500 dollar AS atau setara Rp 1,9 miliar. Saat ini, KPK terus mendalami kasus tersebut apakah ada pihak lain atau tidak yang terlibat.