2016, Tahun yang Menguji Kesabaran Seorang Susi Pudjiastuti

Menteri Susi sempat mendapatkan ditegur Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pengujung Maret lalu. Teguran itu berupa surat yang isinya meminta Susi untuk mengevaluasi berbagai kebijakanya.

Berdasarkan tinjauan ke berbagai daerah, Kalla menilai banyak kebijakan Susi menimbulkan matinya industri perikanan, kapal-kapal berhenti operasi, hingga naiknya angka pengangguran.

Dalam satu kesempatan, menanggapi teguran Wapres, Susi mengungkapkan bahwa semua kebijakan yang ia buat selalu didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo.

Ribut-ribut di pemerintahan itu memanas lantaran Juru Bicara Wapres Husain Abdullah sempat melontarkan kritik atas sikap Susi dalam menanggapi surat teguran Wapres.

(BACA: Sebelum Terbitnya Surat Pak JK...)

Namun, kegaduhan di kabinet itu mereda seiring pernyataan Susi yang menganggap surat teguran dari Wapres merupakan pengingat untuk bekerja lebih baik.

Susi vs Ahok soal Reklamasi Teluk Jakarta

Susi kerap mendapatkan kritik lantaran sempat mempertanyakan izin proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Susi, izin reklamasi laut harus atas seizin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sikap Susi itu sempet membuat polemik lantaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menilai izin reklamasi Teluk Jakarta tidak perlu izin dari Kementerian Kalautan dan Perikanan.

Polemik antara Susi dan Ahok mereda setelah pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta pada 18 April 2016.

Setelah penghentian sementara reklamasi ini, langkah selanjutnya adalah membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan joint committee bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Susi vs Luhut soal Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan

Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang berencana membuka investasi di sektor perikanan tangkap, ditanggapi serius oleh Susi. Ia menolak keras rencana pembukaan investasi di sektor perikanan tangkap.

Bahkan ia mengatakan siap mundur dari jabatannya bila rencana itu terealisasi. Sebab sektor perikanan tangkap sudah masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya 100 persen sektor tersebut diberikan kepada para nelayan Indonesia.