FSPPB: Jangan Ada Campur Tangan Asing dalam Pembiayaan Kilang Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengaku sangat mendukung program RDMP (Refinery Development Master Plan) PT Pertamina yang bertujuan untuk memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang seluruhnya berasal dari kilang minyak milik Pertamina sendiri.

"Kami sangat mendukung program RDMP, apalagi tujuannya untuk pemenuhan konsumsi BBM dalam negeri dari kilang milik sendiri," ujar Presiden FSPPB, Noviandri di kantor Pertamina, Selasa (27/12/2016).

Namun, pihaknya menyayangkan jika program RDMP Cilacap, Jawa Tengah tersebut harus dijalankan melalui sistem joint venture (JV) dengan Saudi Aramco.

"Kerugian kalau kita JV, kita punya SDA energi yang luar biasa, kalau di JV-kan kita akan share, artinya kita tidak bisa menguasai sepenuhnya, kita juga nantinya akan sharing laba," tutur Sekretaris Jenderal FSPPB, Arie Gumilar.

Menurut Arie, Pertamina memiliki kecukupan financial yang memadai untuk membiayai setiap pengelolaan maupun pembiayaan kilang yang ada di berbagai daerah. Sehingga tidak perlu dilakukan joint venture.

"Enggak ada gunanya kita JV, sama saja kita akan impor meskipun akan ada pembagian keuntungan. Adanya kilang JV nantinya akan mematikan kilang yang eksisting," tutur Arie.

Tim Kajian Strategis FSPPB, Fahrur Roezi menambahkan, jika JV dilakukan, kapasitas kilang yang awalnya menghasilkan 348.000 barel per hari hanya akan bertambah 20.000 barel saja. Sementara pembagian hasilnya adalah 45 persen untuk Aramco dan 55 Pertamina.

Fahrur menuturkan, jika berbicara terkait kemampuan finansial Pertamina, dirinya percaya bahwa Pertamina mampu untuk membiayainya sendiri tanpa menggunakan mekanisme joint venture.

"JV sekitar 5,3 milliar dollar nilai projectnya, kapasitas setelah JV hanya bertambah 20.000 kalau di JV-kan, sementara pembagian nantinya 45 (Aramco) 55 (Pertamina)," tutur Fahrur.

Maka dari itu, FSPPB secara tegas meminta pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Pertamina untuk membatalkan joint venture tersebut.

Bahkan pihaknya secara tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan secara langsung kepada Kementerian yang membawahi Pertamina untuk membatalkan upaya tersebut guna mewujudkan program Nawacita yang selama ini digagas Presiden.

"Ini tidak bertentangan dengan keinginan Presiden terkait investasi dari swasta, hanya saja Pertamina harus lebih kreatif dalam pendanaan kilang. Bisnis yang mempunyai margin besar tidak perlu lah dikerjasamakan, kecuali kilang yang marginnya tidak besar," pungkas Fahrur.