Berakhirnya Tren Perlambatan Ekonomi dan Tantangan 2017

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini mencapai 5,02 persen.

Meskipun berada di bawah target APBN-P 2016 sebesar 5,2 persen dan juga di bawah titik tengah proyeksi Bank Indonesia yang 5,1 persen, angka 5,02 persen tetaplah pencapaian yang bagus.

Dengan pertumbuhan sebesar itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Di antara negara-negara besar dan negara-negara tetangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari China, India, dan Filipina.

Selain itu, hanya segelintir negara yang berhasil mempercepat pertumbuhan ekonominya pada 2016. Indonesia bisa meningkatkan laju pertumbuhannya dari 4,88 persen pada 2015 menjadi 5,02 persen pada 2016.

Sementara banyak negara yang pertumbuhan ekonominya cenderung melambat. Perekonomian Amerika Serikat misalnya, melambat dari 2,6 persen pada 2015 menjadi 2,1 persen pada 2016. China juga melambat dari 6,9 persen menjadi 6,7 persen. Begitu pula dengan Jepang dan Malaysia.

Laju 2016 juga berhasil memutus tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi sejak 2011. Ini tentu menimbulkan optimisme bahwa siklus perlambatan ekonomi Indonesia telah berakhir dan siklus percepatan ekonomi tengah dimulai.

Karena relatif lebih baik dibandingkan banyak negara, perekonomian Indonesia pun menuai pujian. Salah satunya dari Dana Moneter Indonesia (International Monetery Fund/IMF).

Dari hasil penilaiannya terhadap Indonesia, IMF menyimpulkan perekonomian Indonesia tetap stabil dan kuat di tengah gejolak keuangan dan perlambatan ekonomi global.

Kebijakan makro ekonomi yang terukur dan reformasi struktural yang terus berlanjut disebut IMF menjadi kunci keberhasilan perekonomian Indonesia.

IMF juga memandang, meskipun masih diselimuti risiko, stabilitas dan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

M Fajar Marta/Kompas.com Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Konsumsi rumah tangga

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01 persen. Laju konsumsi rumah tangga pada 2016 lebih cepat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,96 persen. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 56,5 persen.

Meningkatnya daya beli masyarakat selama 2016 tidak terlepas dari rendahnya inflasi. Sepanjang tahun lalu, inflasi tercatat hanya 3,02 persen. Ini merupakan  inflasi terendah sejak 2009. Kenaikan harga barang  yang relatif minim selama 2016 telah mendorong masyarakat meningkatkan belanjanya.

Perekonomian 2016 juga didorong oleh konsumsi lembaga non-profit  dan investasi, yang masing-masing tumbuh 6,62 persen dan 4,48 persen. Kontribusi kedua komponen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing 1,16 persen dan 32,57 persen.

Masa kampanye jelang pilkada serentak 2017 membuat partai politik dan lembaga non-profit lainnya meningkatkan belanjanya selama 2016 untuk beriklan, membuat atribut, dan menggelar berbagai acara.

Terkait investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada 2016 mencapai Rp 612,8 triliun, meningkat 12,4 persen dibandingkan tahun 2015 yang senilai Rp 612,8 triliun.

Investasi pada 2016 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 396,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 216,2 triliun.

Adapun komponen pertumbuhan dari sisi pengeluaran lainnya yakni konsumsi pemerintah dan ekspor-impor mencatat pertumbuhan negatif masing-masing minus 0,15 persen dan minus 2,27 persen.

Realisasi belanja negara selama 2016 tercatat Rp 1.859,46 triliun. Angka ini sebenarnya naik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar  Rp 1.810 triliun. Namun, ada sebagian alokasi belanja negara terutama yang ditransfer ke daerah masih mengendap di perbankan sehingga tidak berdampak pada pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Pada 2016, pemerintah juga melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah meningkatnya defisit anggaran. Pada semester II 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja negara sebesar Rp 137,61 triliun.

Pemangkasan dilakukan terhadap anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 64,71 triliun dan anggaran transfer daerah senilai Rp 72,9 triliun.

Sementara, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2016 tercatat sebesar 144,43 miliar dollar AS atau setara Rp 1.920 triliun (asumsi kurs Rp 13.300 per dollar AS). Nilai tersebut turun 3,95 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar  150,37 miliar dollar AS.

Tantangan 2017

Kendati perekonomian domestik pada 2016 cukup bagus dan ekonomi global semakin pulih, bukan berarti tahun 2017 akan mudah bagi Indonesia.

Sejumlah persoalan bakal menghadang perekonomian Indonesia pada 2017 antara lain lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga, dan perdagangan dunia.

Era inflasi rendah, yang terjadi dalam kurun 2015 – 2016, diprediksi segera berakhir. Kenaikan harga komoditas, harga yang diatur pemerintah (administered price), dan potensi gejolak harga pangan bakal memicu lonjakan inflasi pada 2017.

Tanda-tanda lonjakan inflasi 2017 sudah terlihat pada awal tahun.  Inflasi bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2017 mencapai 0,97 persen dan inflasi tahunannya mencapai 3,49 persen.

Kenaikan inflasi tersebut terutama disumbang oleh kelompok administered prices dan kelompok inti. Kenaikan harga yang diatur pemerintah didorong oleh kenaikan tarif perpanjangan STNK, tarif listrik, dan Bahan Bakar Khusus (BBK).

Sementara kenaikan inflasi inti disumbang oleh pulsa ponsel, sewa rumah, emas perhiasan, mobil, upah pembantu rumah tangga, nasi dengan lauk, dan kontrak rumah.

M Fajar Marta/Kompas.com Inflasi tahunan Indonesia

Seiring tren kenaikan harga minyak dunia, harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih berpotensi meningkat tahun ini. Pemerintah juga berencana menaikkan harga-harga yang diatur lainnya sebagai bagian dari reformasi subsidi energi.

Harga pangan yang mudah bergejolak (volatile food) juga menjadi ancaman seiring kondisi cuaca yang makin sulit diprediksi dan tata niaga pangan yang belum efektif.

Kondisi cuaca yang tidak menentu akan memengaruhi siklus panen dan produksi sehingga pasokan pangan ke pasar bisa berkurang, yang akhirnya memicu kenaikan harga.

Dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 4 persen. Bank Indonesia juga mematok angka yang sama dengan toleransi deviasi plus minus satu persen.

Namun, pasar memperkirakan inflasi pada 2017 akan lebih besar dari target pemerintah, yakni sekitar 4,6 persen.

Inflasi yang terlampau tinggi atau melampaui target yang ditentukan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi akan menyebabkan daya beli dan konsumsi masyarakat merosot. Padahal, konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kenaikan inflasi akan mengerek suku bunga di dalam negeri. Kebijakan moneter longgar pun tak bisa lagi diteruskan oleh Bank Indonesia. Apalagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve mengindikasikan akan menaikkan suku bunga dua kali tahun ini.

Kenaikan suku bunga akan menyebabkan biaya pinjaman akan meningkat, baik untuk konsumsi, modal kerja, maupun investasi. Dalam menerbitkan surat utang, pemerintah juga harus menawarkan kupon bunga yang tinggi, baik dalam denominasi dollar AS maupun rupiah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1 persen. Dengan berbagai potensi persoalan yang ada, target pertumbuhan tersebut hanya akan tercapai jika pemerintah bisa mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan domestik, mempercepat reformasi struktural, dan menciptakan iklim bisnis yang semakin baik.