Ketika Para Mantan Saling Singgung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sama-sama sudah turun panggung, namun keduanya masih saling singgung. Perseteruan antara mantan-mantan menteri kabinet Jokowi-JK, yakni Rizal Ramli dan Sudirman Said mulai babak baru, di tengah makin alotnya negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Saling silang pendapat mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya di tanah Papua tersebut sudah muncul sejak keduanya duduk sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rupanya setelah turun panggung pun, baik "Rajawali Ngepret" maupun Sudirman Said masih berseberangan cara pandang.

Dalam sebuah peluncuran buku berjudul "Papua Minta Saham" pada Jumat (3/3/2017) malam, Rizal menyampaikan apresiasinya kepada Presiden karena menurutnya, Jokowi tidak main-main dalam menyelesaikan sengketa dengan Freeport.

Namun apresiasinya itu disertai dengan kekecewaan terhadap Menteri ESDM pada saat ia menjabat sebagai Menko Maritim.

"Saya terimakasih Pak Jokowi enggak ada kepentingan, enggak main-main soal begini," kata Rizal. "Jadi waktu itu ada menteri ESDM zaman saya, (si Menteri) jalan sendiri. Ya kan? Pengen apa? Pengen baikan sama Freeport," imbuh Rizal.

Bahkan kata Rizal, menteri tersebut berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah. Padahal menurut Rizal, seorang Menteri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah sendirian, tanpa persetujuan menteri koordinator yang membidangi.

"Saya enggak setuju. Saya bilang ke Presiden Jokowi 'Ini enggak bisa Presiden Jokowi, ini menteri keblinger'," ucap Rizal mengulangi pesannya kepada Presiden waktu itu.

Menurut Rizal, akibat ulah menteri tersebut, kini Freeport Indonesia merasa memiliki senjata untuk membawa pemerintah Indonesia ke meja arbitrase.

"Ini (tindakan Menteri ESDM) yang membuat Freeport sekarang berani kurang ajar. Karena berdasarkan surat ini, dia menuntut mau arbitrase," imbuhnya.

Memang, Rizal tidak menyebutkan nama menteri yang disebutnya keblinger. Namun sudah menjadi rahasia umum, yang ia maksud tak lain adalah Sudirman Said.

Ya, kala itu Sudirman, yang menjadi Menteri ESDM di bawah koordinasi Rizal sempat membuat heboh karena mengeluarkan sepucuk kontroversial tertanggal 7 Oktober 2015.

(Baca: Bikin Keruh, Sudirman Said Diminta Cabut Surat ke Jim Moffet)

Ternyata, di hari yang sama, pada kesempatan berbeda, Sudirman Said juga menyampaikan pernyataan bahwa ia "tidak jalan sendiri" dalam mengambil keputusan.

Sudirman mengatakan, surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang dilayangkan kepada Freeport merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Jokowi dan Executive Chairman Freeport McMoRan James Moffett.

"Surat itu ditulis atas perintah Pak Presiden. Follow up pertemuan beliau dengan Chairman Freeport waktu itu," kata Sudirman di Gedung Kementerian ESDM, Jumat sore.

Sudirman bersikukuh bahwa surat tersebut dilayangkan dengan maksud menyelesaikan proses negosiasi kontrak dan tidak memiliki kekuatan hukum.

"Tidak ada resiko hukum apapun. Prosesnya prudent," imbuh Sudirman. Bahkan, ia mengatakan surat itu sudah atas persetujuan dari Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pemerintah belum mencapai kata sepakat dengan Freeport Indonesia terkait perpanjangan operasi di Mimika, Papua.

Freeport masih bersikeras memiliki keistimewaan ala Kontrak Karya meski statusnya sudah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.