Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

BI Akan Menaikkan Atau Mempertahankan Suku Bunga?

Kompas.com - 15/03/2017, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Hari ini dan esok (15 dan 16 Maret 2017), Bank Indonesia (BI) akan menggelar rapat dewan gubernur (RDG).  Enam pejabat dewan gubernur Bank Indonesia, dipimpin Gubernur BI Agus Martowardojo akan berkumpul mengambil keputusan penting yang akan memengaruhi seluruh sendi perekonomian  Indonesia.

Secara kolektif kolegial, dewan gubernur BI akan memutuskan stance kebijakan moneter yang terefleksikan pada posisi suku bunga acuan yang bernama BI 7-day repo rate.

Kebijakan moneter melalui suku bunga diperlukan untuk mengarahkan perekonomian agar tetap berada dalam zona yang stabil sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan. Tugas otoritas moneter adalah mengerem pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terlalu lambat.

RDG BI tersebut digelar sehari setelah Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), melaksanakan rapat serupa yang disebut Federal Open Market Committee(FOMC). The Fed akan menetapkan posisi suku bunga acuannya yang dinamakan Fed Funds Rate pada Rabu waktu AS atau Kamis (16/3/2017) dini hari WIB.

BI sengaja memilih jadwal RDG sehari setelah FOMC karena putusan The Fed akan menjadi salah satu faktor pertimbangan BI sebelum memutus kebijakan moneter domestik.

Maklum saja, sebagai negara dengan pasar keuangan yang terbuka namun kecil, Indonesia sangat dipengaruhi oleh pasar keuangan AS. Jangankan Indonesia, pasar keuangan global juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter AS mengingat AS adalah bandar keuangan dunia, tempat investasi keuangan yang dinilai paling aman di muka bumi.

Jika The Fed menaikkan suku bunga, hampir bisa dipastikan bank-bank sentral di negara lain juga akan menaikkan suku bunganya. Jika tidak, maka investor asing di negara bersangkutan kemungkinan besar akan mengalihkan portofolio investasi keuangan ke AS. Sebab, dihitung dari imbal hasil dan risiko, investasi di pasar keuangan AS akan lebih menguntungkan.

Pada gilirannya, larinya dana dari suatu negara ke AS akan melemahkan mata uang negara bersangkutan. Pelemahan kurs tentu saja akan berdampak negatif pada banyak hal, mulai dari harga barang impor yang semakin mahal hingga pandangan mengenai lemhanya fundamental ekonomi negara bersangkutan.

KOMPAS.com/M FAJAR MARTA Perkembangan BI 7-day repo rate dan inflasi inti

Namun, meskipun Fed Funds Rate menjadi faktor penting, ada faktor lain yang lebih penting bagi BI dalam memutuskan suku bunga acuan yakni inflasi domestik. Pasalnya, inflasi inilah yang bisa menunjukkan apakah perekonomian sedang memanas, stabil, atau melambat.

Inflasi merupakan cermin keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar. Karena itulah, pengendalian inflasi menjadi tugas utama bank-bank sentral di dunia.

Lalu, dengan melihat perkembangan inflasi terkini, kebijakan moneter AS, kurs rupiah, kredit perbankan, dan faktor-faktor lainnya, kebijakan moneter seperti apa yang akan ditempuh BI?

Inflasi 

Sejak Desember 2015, BI menerapkan kebijakan moneter longgar. Itu dilakukan karena inflasi amat rendah dan berada di batas bawah target BI, yang menunjukkan melemahnya permintaan atau daya beli masyarakat.

Terbukti, inflasi pada tahun 2015 hanya 3,3 persen, terendah sejak 2009 tatkala dunia mengalami krisis keuangan. Inflasi rendah di batas bawah target BI terus berlanjut pada 2016, pada level 3,02 persen.

Seiring itu, perekonomian juga relatif melambat, hanya tumbuh 4,79 persen pada 2015 dan 5,02 persen pada 2016.

Halaman:


Terkini Lainnya

Asosiasi 'Fintech Lending' Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Asosiasi "Fintech Lending" Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Whats New
Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Whats New
Pasar Kripto 'Sideways', Simak Tips 'Trading' untuk Pemula

Pasar Kripto "Sideways", Simak Tips "Trading" untuk Pemula

Earn Smart
Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Whats New
Harga Emas Terbaru 10 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 10 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Jumat 10 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Jumat 10 Mei 2024

Spend Smart
Gandeng BUMDes, Anak Usaha SMGR Kembangkan Program Pengelolaan Sampah

Gandeng BUMDes, Anak Usaha SMGR Kembangkan Program Pengelolaan Sampah

Whats New
Daftar 27 Bandara Baru yang Dibangun Selama Pemerintahan Presiden Jokowi

Daftar 27 Bandara Baru yang Dibangun Selama Pemerintahan Presiden Jokowi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 10 Mei 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 10 Mei 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Ini Program Pertagas yang Dinilai Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Desa

Ini Program Pertagas yang Dinilai Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Desa

Whats New
Kenaikan BI Rate Jadi 6,25 Persen Tidak Perlu Dikhawatirkan

Kenaikan BI Rate Jadi 6,25 Persen Tidak Perlu Dikhawatirkan

Whats New
6 Instrumen Keuangan yang Cocok untuk Membangun Dana Darurat

6 Instrumen Keuangan yang Cocok untuk Membangun Dana Darurat

Spend Smart
Gelar RUPST, PT Timah Umumkan Susunan Direksi Baru

Gelar RUPST, PT Timah Umumkan Susunan Direksi Baru

Whats New
[POPULER MONEY] Usai Tutup Pabrik, Bata Akan Lakukan Usaha Ini | Temuan Ombudsman soal Dana Nasabah di BTN Raib

[POPULER MONEY] Usai Tutup Pabrik, Bata Akan Lakukan Usaha Ini | Temuan Ombudsman soal Dana Nasabah di BTN Raib

Whats New
OJK Sesuaikan Pengawasan Perbankan dengan Kebijakan Global

OJK Sesuaikan Pengawasan Perbankan dengan Kebijakan Global

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com