Sertifikasi 5 Juta Hektar Lahan, Pemerintah Kekurangan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, pemerintah telah menargetkan sertifikasi 5 juta hektar lahan. Namun rencana yang juga masuk ke dalam program reforma agraria itu terbentur persoalan anggaran.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, anggaran sertifikasi lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) hanya untuk 2 juta hektar lahan sebesar Rp 1,4 triliun.

"Tadi Menteri ATR mengatakan bahwa ada persoalan anggaran yang sudah ada di APBN 2017," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Rencananya, anggaran untuk sertifikasi 3 juta hektar lahan akan ada di APBN Perubahan 2017 nanti. Namun dikhawatirkan rencana sertifikasi 5 juta hektar lahan akan molor.

Kementerian Keuangan, tutur Darmin, sudah menyampaikan akan mencari jalan sehingga anggaran sertifikasi 5 juta hektar lahan bisa tersedia secepat mungkin. Diharapkan dengan begitu target sertifikasi bisa tercapai.

Saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem untuk pengukuran dan sertifikasi tanah. Termasuk menggunakan juru ukur independen.

Pemerintah memastikan akan menyediakan pelatihan dan pendidikan vokasi khusus untuk mencetak juru ukur dan asisten juru ukur yang profesional.

"Harus dibuat sistemnya, misalnya bagaimana cara kerjanya, nanti Menteri ATR akan mengumumkan desa mana saja yang akan disertifikasi," kata Darmin.