Di Kementerian Ini, Eselon I hingga IV Dapat Jatah Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Memang tidak seluruh eselon I kementerian/lembaga mendapatkan jatah komisaris. Namun khusus untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, bisa dipastikan para pejabatnya di eselon I kebagian posisi komisaris.

Di Kementerian Keuangan, hampir seluruh Eselon I-nya menduduki posisi komisaris di BUMN, kecuali Dirjen Pajak dan staf ahli menteri yang terkait dengan perpajakan. Rangkap jabatan ini dilakukan dengan alasan perlunya wakil pemerintah di perusahaan-perusahaan pelat merah.

(Baca: Dapat Jabatan Komisaris BUMN, Mau?)

Tak tanggung-tanggung, para pejabat eselon I dan staf ahli di Kemenkeu menduduki komisaris di BUMN-BUMN yang mentereng, seperti sektor energi, keuangan serta perusahaan papan atas lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut dipastikan memberikan remunerasi yang sangat baik bagi seluruh komisarisnya. Gaji, tunjangan, hingga bonus yang diberikan termasuk yang menggiurkan.

Kementerian BUMN

Selain Kementerian Keuangan, pejabat eselon yang pasti mendapat jatah komisaris adalah Kementerian BUMN. Sama seperti Kementerian Keuangan, para pejabat eselon I di Kementerian BUMN juga menduduki posisi di BUMN kelas atas.

Menariknya, jabatan komisaris di Kementerian BUMN tak hanya dimonopoli oleh pejabat eselon I. Di bawahnya, seluruh pejabat eselon II, III, hingga IV juga telah mendapatkan posisi tersebut.

Bedanya, jika eselon I dapat posisi komisaris di BUMN besar, eselon di II, III dan IV Kementerian BUMN mendapatkan jatah komisaris di perusahaan kelas menengah maupun di anak usaha.

Untuk pejabat yang relatif muda, mereka masih harus “berjuang” dengan menduduki komisaris di BUMN kelas menengah dan kecil. Bahkan di antaranya masih tergolong startups. Semakin senior, perusahaan yang diawasi makin besar dengan tunjangan yang tentunya lebih baik.

Eselon I hingga IV di Kementerian BUMN dapat jatah komisaris bukannya tanpa alasan. Hal ini karena pejabat di lingkungan kementerian ini menjalankan fungsi pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Dan, menjadi komisaris merupakan sebuah keniscayaan.

Sistem “kaderisasi” untuk menjadi komisaris juga dijalankan oleh Kementerian BUMN. Bagi PNS yang masih di posisi staf, mereka mendapatkan tugas-tugas terkait dengan kegiatan komisaris, seperti menjadi sekretaris dewan komisaris di berbagai BUMN.

Kementerian Teknis

Di luar Kementerian Keuangan dan BUMN, beberapa pejabat eselon I serta staf khusus di kementerian teknis juga mendapatkan jatah komisaris.

Kementerian teknis merupakan kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengaturan di lingkup tertentu, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan sebagainya.

Di Kementerian ESDM misalnya, pejabat di instansi ini mendapatkan posisi komisaris di sektor energi dan pertambangan. Di Kementerian Perhubungan, pejabat eselon I juga merangkap jabatan sebagai komisaris di sektor transportasi.

Namun demikian, jabatan komisaris yang dirangkap oleh pejabat di kementerian teknis sempat menimbulkan polemik. Ini karena adanya potensi konflik kepentingan, yakni sebagai regulator industri sekaligus menjadi bagian dari perusahaan yang harusnya diawasi.

Berikut adalah beberapa pejabat eselon I di sejumlah kementerian yang menduduki posisi komisaris BUMN:

Kementerian Keuangan
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto (komisaris Telkom)
Dirjen Anggaran Askolani (komisaris Bank Mandiri)
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (komisaris Pelindo II)
Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono (komisaris utama Semen Indonesia dan komisaris BNI)
Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho (komisaris BRI)
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo (komisaris Jasa Marga)
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko Robert Pakpahan (komisaris Indonesia Infrastructure Finance, Lembaga Penjamin Simpanan)
Inspektur Jenderal Sumiyati  (komisaris BTN dan Jiwasraya)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara (komisaris Pertamina)
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti (komisaris Indosat Ooredo)
Staf Ahli Bidang Organisasi Susiwijono (Dewan Direktur Indonesia Eximbank)
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban (komisaris PLN)
Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal     Isa Rachmatarwata (komisaris Garuda Indonesia)

Kementerian BUMN
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah (komisaris Pertamina)
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Hary Sampurno (komisaris utama PGN).
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius K. Ro (komisaris PLN)
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pontas Tambunan (komisaris Telkom)
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro (komisaris BNI)
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo (komisaris BRI)
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra (komisaris Semen Indonesia)

Kementerian ESDM
Inspektur Jenderal ESDM Muchtar Husein (komisaris PT Timah Tbk)
Dirjen Migas Ign Wiratmaja Puja (komisaris PT PGN)
Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono (komisaris PT Antam Tbk)
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana (komisaris PT Pertamina Geothermal Energy)

Kementerian Perhubungan
Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono (komisaris utama PT Prima Terminal Peti Kemas, anak usaha PT Pelindo I)
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso (komisaris PT Angkasa Pura I menjabat hingga 4 April 2017)
Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono (komisaris MRT Jakarta)
Staf Ahli Bidang Ekonomi Suprasetyo (komisaris PT Angkasa Pura I)

Kementerian Perindustrian
Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto –(komisaris utama PT Rekayasa Industri sampai 22 April 2016, Dewan Pengawas Perum Bulog)
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Achmad Sigit Dwiwahjono (komisaris Semen Tonasa)
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan (komisaris Krakatau Steel)
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih (komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)

Di luar kementerian-kementerian tersebut, masih banyak kementerian/lembaga yang pejabat eselon I-nya mendapatkan jabatan sebagai komisaris BUMN. Untuk kementerian lain, akan dibahas pada kesempatan terpisah.