Gabung AEoI, Ditjen Pajak Siapkan Ruang Lapis Baja

Kompas.com - 17/04/2017, 19:53 WIB
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat acara buka puasa bersama media di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (30/6/2016). Pramdia Arhando Julianto/Kompas.comDirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat acara buka puasa bersama media di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

BELITUNG, KOMPAS.com - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memberikan berbagai syarat kepada Indonesia jika ingin mengikuti kerja sama pertukaran informasi data keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information ( AEoI) pada 2018.

Direktorat Jenderl Pajak ( Ditjen Pajak) berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

(Baca: Sri Mulyani: Perppu AEoI Tidak Hanya untuk Memenuhi Kewajiban Internasional)

Salah satu syaratnya yakni server data yang harus ditempatkan di gedung dengan pengamanan super ketat. Hal itu harus sesuai dengan standar sistem manajeman keamanan informasi dari International Organization for Standardization (ISO).

"Gedung untuk simpan datanya harus lapis baja segala macam dan anti peluru," ujar Direktur Jendral (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi di Belitung, Minggu (17/4/2017).

Menurut Ken, permintaan OECD itu sudah menjadi standar umum. Oleh sebab itu Ditjen Pajak akan berupaya memenuhi semua standar yang disyaratkan agar Indonesia bisa ikut dalam kerja sama AEoI.

(Baca: Kejar Harta WNI yang Belum Terungkap di Luar Negeri, Tak Cukup dengan AEoI)

Selain standar keamanan sistem manajeman keamanan informasi, Indonesia juga harus mematuhi sejumlah ketentuan. Salah satu ketentuan itu yakni menghapus pasal kerahasiaan perbankan di dalam UU Perbankan.

Pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan informasi perbankan. Aturan itu dibuat untuk memenuhi ketentuan AEoI. Saat ini draf Perppu keterbukaan informasi perbankan sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Itu artinya, kelanjutan nasib Perppu tersebut ada di tangan Presiden. Jauh-jauh hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berharap agar Perppu tersebut bisa segara ditetapkan. Dengan begitu, Indonesia bisa memenuhi ketentuan AEoI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X