Model Kemitraan Baru, Petani Bisa Miliki Saham Pabrik Kelapa Sawit

SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini tengah merampungkan proposal model kemitraan baru untuk petani dan industri sawit yaitu dengan sharing atau pembagian kepemilikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto menuturkan, rencana ini akan diajukan seiring dengan program redistribusi lahan. Dalam model kemitraan yang baru ini, pemilikan lahan oleh koperasi petani akan berkurang menjadi 70 persen, dari sebelumnya 80 persen.

Sebaliknya, pemilikan lahan industri akan meningkat dari 20 persen menjadi 30 persen. Akan tetapi, sebagai kompensasi penurunan porsi lahan, koperasi petani akan memiliki saham PKS dengan skema joint venture sebesar 30 persen.

"Bagaimana teknisnya nanti, menyangkut sertifikasi tanah, modal kerja, dan lain-lain akan diatur. Sehingga menjadi kemitraan yang berkelanjutan," kata Panggah dalam workshop Forum Wartawan Perindustrian di Surabaya, Senin (17/4/2017).

Panggah mengatakan, rencana ini terkait dengan program redistribusi lahan. Saat ini ada 10,15 juta hektar lahan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang menjadi objek reformasi agraria. Seluas 3,45 juta hektar diantaranya belum berizin atau bersertifikasi.

"Kita akan mengajukan proposal, bagaimana redistribusi ini bisa kita kerjakan dan kelola berkesinambungan," kata Panggah.

Ia menyebut, model kemitraan yang baru ini lebih "win-win solution" bagi petani dan industri. Rencanannya, nantinya lahan HPK yang belum berizin itu akan disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atas nama koperasi dan perusahaan.

Sertifikat tersebut dapat dijaminkan ke bank, tetapi tidak boleh diperjualbelikan, dan hanya boleh diwariskan.

Perusahaan sebagai "bapak angkat" petani berperan sebagai avalis perbankan (KUR) dan pendamping operasional. KUR yang diharapkan diberikan ke petani adalah KUR Tani dengan suku bunga 5-6 persen.