Nada Tinggi Menteri Susi

KOMPAS.com - Dua pekan terakhir, telinga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti panas lagi. Isu soal cantrang yang sempat ramai dua tahun lalu itu tiba-tiba berhembus kencang lagi.

Bahkan kali ini, isu itu sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Akibatnya, Presiden jadi ikut-ikutan panas. Ia sampai memanggil Susi ke Istana terkait isu tersebut pada Rabu (3/5/2017).

(Baca: Menteri Susi: Presiden Sangat Marah...)

Usai pertemuan itu, Presiden memperbolehkan pengunaan cantrang untuk menangkap ikan hingga akhir 2017 mendatang.

Hal itu sekaligus menunda lagi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan pengunaan cantrang yang seharusnya berlaku pada Juni 2017.

Cak Imin

Namun sebelum keputusan Presiden Joko Widodo itu, ada sosok lain yang tiba-tiba muncul bersuara lantang soal cantrang. Ia adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Boleh dibilang, Cak Imin lah motor utama isu cantrang kali ini. Saat menghadiri Silaturahmi Nelayan Pantura di Tegal, Jawa tengah, akhir April lalu, ia mengkritik keras kebijakan pelarangan cantrang lantaran dianggap menyengsarakan nelayan Pantura.

Ia juga yang meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan cantrang segara dicabut.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," ujarnya di Tegal.

Tak cuma itu, Cak Imin menginstruksikan semua menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden.

Bahkan Cak Imin juga meminta seluruh Anggota PKB di DPR mengawal keinginan nelayan Pantura. Salah satunya terkait tuntutan mencabut aturan pelarangan penggunaan cantrang.

Aksi Cak Imin itu tentu dianggap harapan baru bagi sebagian nelayan yang terkena dampak pelarangan cantrang.

Buktinya, puluhan nelayan dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Selasa (2/5/2017). Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya kepada Cak Imin.

Belakangan PKB mengultimatum Menteri Susi untuk berdialog dengan nelayan terkait berbagai persoalan ini. Bila tidak, PKB akan menggalang pembentukkan Pansus yang bisa berujung hak angket di DPR