Malunya Kepala BNPB Lihat Indonesia Dihujat Karena Kebakaran Hutan

PELALAWAN, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 begitu membekas pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Ketika menghadiri acara pemberian penghargaan kepada "Desa Bebas Api", di Pelelawan Airstrip, Selasa (16/5/2017), Willem mengaku malu ketika Indonesia dihujat negara lainnya karena kebakaran hutan tersebut.

Willem menceritakan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdampak besar kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak warga terjangkit penyakit karena kebakaran hutan, terganggunya aktivitas warga tiap harinya, terganggunya proses belajar mengajar, hingga penutupan bandara.

Akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, BNPB mencatat kerugian yang harus ditanggung pemerintah Indonesia sebesar Rp 221 triliun. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

"Lebih dari itu, reputasi Indonesia juga harus malu, kita mendapat hujatan dari dunia internasional yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar tapi tidak mampu mengendalikan kebakaran. Sehingga Indonesia selalu disebut sebagai kontributor CO2, padahal dunia sekarang sedang membicarakan pelestarian lingkungan," kata Willem.

Pemerintah, kata dia, harus bekerja keras untuk memulihkan reputasi sebagai bangsa yang besar. Willem menyebut, kebakaran hutan dan lahan ini juga berdampak pada hubungan internasional.

Tak sedikit negara tetangga yang memprotes terjadinya kebakaran hutan ini. Contohnya, kata dia, Singapura yang memprotes keras kejadian ini.

Pasalnya, asap dari kebakaran hutan mencapai negara mereka. (B) Perbaikan pada tahun 2016 (/B) Beralih pada tahun 2016, Willem menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi tak sebesar pada tahun 2015.

Dia menjelaskan ada beberapa faktor penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pertama yakni kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada awal tahun 2016, lanjut dia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara dini. Keberhasilan lainnya adalah penerapan early warning system.

"Bagaimana kita memantau hotspot yang terjadi di lapangan, menyosialisasikan maklumat yang dikeluarkan oleh Polri kepada masyarakat untuk kesadaran pemahaman, para petugas yang melakukan patroli secara ketat. Ini kemampuan kita dalam melaksanakan pemadaman dini," kata Willem.

Pada tahun 2016, BNPB menyiapkan 26 helikopter untuk water bombing di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, BNPB juga mengerahkan 3 pesawat untuk melakukan hujan buatan. Sehingga, lanjut dia, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 dapat diantisipasi.

Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan Tahun 2017

Kemudian, bagaimana dengan upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2017? Willem menjelaskan, pada tahun 2017, beberapa negara mengeluarkan prediksi cuaca. Seperti Amerika, Australia, Jepang, hingga Indonesia sendiri melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dari perkiraan cuaca itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami musim kemarau hinhga Oktober atau November 2017. Sedangkan musim hujan akan berakhir bulan Mei 2017. Willem menyebut, pihak terkait harus mewaspadai kemarau bulan Juni-September 2017.

Cuaca, kata dia, juga berpengaruh terhadap kebakaran hutan dan lahan. Contohnya lahan gambut mudah terbakar jika terkena panas berkepanjangan. Jika cuaca nya baik atau kemarau basah, maka kebakaran hutan juga dapat semakin terminimalisir.

Pada tahun 2017, BNPB telah menyiapkan dana cadangan yang berada dalam pos anggaran Kementerian Keuangan.

Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, BNPB akan mengajukan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan pembiayaan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini.

"Jadi anggaran yang disiapkan dana on call itu sebesar Rp 2 triliun. Anggaran itu untuk mengatasi, bukan cuma kebakaran hutan dan lahan, tapi untuk seluruh bencana di Republik Indonesia," kata Willem.

Program Desa Bebas Api

Salah satu langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah penerapan program "Desa Bebas Api".

Adapun program ini merupakan inisiasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang juga merupakan sebuah perusahaan atau industri yang bergerak di bidang produk pulp atau bubur kertas dan paper atau kertas yang merupakan suatu perusahaan pulp terbesar di Asia Pasifik.

Program Desa Bebas Api ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga tahun 2017. Program ini diyakini dapat menekan kebakaran butan dan lahan. Pasalnya, tiap warga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan.

Saat diluncurkan, sebanyak 4 desa mengikuti program ini. Kemudian jumlah desa yang mengikuti program ini terus bertambah hingga 18 desa pada tahun 2017.

Adapun 18 desa yang mengikuti program Desa Bebas Api yakni Kabupaten Pelalawan (Langgam, Penarikan dan Pangkalan Gondai), Siak (Dayun, Olak, Lubuk Jering), dan Kepulauan Meranti (Tanjung Padang, Tasik Putri Puyu, Mekar Delima, Dedap, Kudap, Lukit, Bumi Asri, Pelantai, Teluk Belitung, Mayang Sari, Bagan Melibur dan Mekar Sari).

Berdasarkan catatan RAPP, kebakaran di sekitar pabrik sebelum adanya program Desa Bebas Api atau sebelum tahun 2014, terjadi di lebih dari 1000 hektar lahan dan hutan. Kemudian saat penerapan Desa Bebas Api atau pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kurang dari 50 hektar.

Desa yang mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada tahun tersebut atau mewujudkan zero fire maka akan diberi hadiah Rp 100 juta. Sedangkan untuk desa yang mampu meminimalisir kebakaran hutan dan lahan hingga kurang dari 2 hektar, diberi hadiah Rp 50 juta.

"Berdasarkan statistik, itu (program Desa Bebas Api) dapat menurunkan kebakaran hutan secara siginifikan. RAPP investasi 6 juta dolar Amerika atau kurang lebih sekitar Rp 75 miliar, investasi ini tidak sia-sia dengan Desa Bebas Api ini," kata Willem.

Dia mengatakan, dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, hingga perusahaan swasta.

"Kita tidak boleh lengah, bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sulit dipadamkan dan biayanya akan mahal. Kalau ada kebakaran kecil, segera padamkan," kata Willem dengan suara yang menggebu-gebu.