Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia Rekomendasikan Penggabungan PGN-Pertagas

Kompas.com - 01/06/2017, 19:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia telah menerbitkan bingkai kerja terkait optimalisasi dan investasi infrastruktur gas di Indonesia. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk menyelesaikan proses penggabungan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas.

Dikutip dari risetnya, Kamis (1/6/2017), rekomendasi Bank Dunia untuk penggabungan PGN dengan Pertagas sejalan dengan Indonesia yang saat ini membutuhkan perusahaan gas besar dan kuat.

Dengan demikian, perusahaan ini bisa mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Bank Dunia menjabarkan poin-poin rekomendasi mengenai industri gas di Indoneaia. Bank Dunia menyarankan agar pemerintah segera membenahi kriteria seleksi investasi jaringan pipa dan melakukan revisi struktur tarif dasar gas.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan memberi efisiensi. Rekomendasi lainnya adalah rasionalisasi strategi FSRU dengan tujuan membangun lebih sedikit terminal besar dan menyelesaikan proses merger perusahaan besar PGN dengan Pertagas.

Pengamat Energi dan Mineral Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyatakan, semakin cepat pemerintah menyelesaikan penggabungan atau akuisisi Pertagas oleh PGN, maka akan memberi banyak hal positif.

“Misalnya, kalau yang namanya pembelian pipa itu dilakukan dua perusahaan dan pembangunan infrastrukturnya itu mahal. Berbeda dengan satu perusahaan yang terintegrasi. Jadi kalau double perusahaan yang membangun itu (PGN dan Pertagas) itu akan menelan biaya yang mahal dan tidak efektif,” kata Berli.

Ia mengungkapkan, pemerintah bisa memiliki perusahaan gas yang kuat jika proses merger segera dilaksanakan segera. Target mergernya pun harus diputuskan, yakni minimal paling lambat tahun depan.

Adapun tahun 2017 ini adalah persiapan untuk segera pembahasan dan penyelesaian. Sehingga di tahun 2018, perusahaan yang merger sudah bisa beroperasi.

“Paling lambat tahun depan. Karena 2019 sudah tahun Pemilu, takutnya nanti pemerintah tidak sempat bahas dan ini jadi terbengkalai lagi,” ujar Berly.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com