Ini Hasil Rapat Mentan dan DPR soal Bahan Pangan Jelang Lebaran

Kompas.com - 08/06/2017, 09:26 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna membahas harga dan pasokan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 2017 Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (7/6/2017). 

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti, Satuan Tugas Pangan Brigjen Rikwanto, Sekjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, rapat tersebut menghasilkan tujuh poin penting soal pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 2017.

"Pertama, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan," ujar Herman di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Namun demikian, Komisi IV DPR meminta pemerintah agar dalam menetapkan harga acuan pangan tidak merugikan produsen (petani) dengan mempertimbangkan harga di tingkat petani.

Herman menambahkan, Komisi IV DPR bersepakat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawal atas ketersediaan distribusi dan stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen pada masa puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2017.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pergeseran pola konsumsi dan permintaan pangan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri khususnya pada H-3 hingga H+7 Idul Fitri.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pergeseran pola konsumsi daan permintaan pangan serta tidak beroperasinya sebagian para pelaku usaha pangan

"Keempat, Komisi IV DPR meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menindak tegas para pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan dan mengakibatkan harga tinggi, sehingga merugikan masyarakat," paparnya.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat dalam Pasal 133 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.