Unsada dan Setjen DPD Gelar FGD RUU Energi Baru dan Terbarukan

Juga diperlukan komitmen Politik dalam Kebijakan Energi guna menjamin komitmen bersama melalui adanya UU ET. Serta diperlukan sumber Pendanaan dari pihak Asing untuk mendukung proyek ET dengan bunga yang menarik (dibawah bunga pasar) tentunya perlu diberikan jaminan Pemerintah; Kebijakan yang tidak berubah-ubah menjadi keharusan bagi seluruh pemangkui kepentingan.

Selain itu, Prof. Dr. Kamaruddin Abdullah, IPU (Direktur Sekolah Pasca Sarjana Unsada) menekankan mengenai perlunya emerintah pusat dan daerah meningkatkan anggaran penelitian dan mengirim stafnya untuk mempelajari perencanaan, pengelolaan serta pengembangan sumber energi terbarukan.

Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang membuka program studi Teknik Energi Terbarukan sehingga diharapkan perguruan tinggi ini menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai perencana dan pengelola sumber energi terbarukan, sebagai developer, konsultansi dan praktisi energi terbarukan.

Perguruan tinggi perlu menggalakkan penelitian dan pengembangan untuk penguasaan serta pemanfaatan teknologi berbasis energi terbarukan konservasi energi, dan masalah emisi gas rumah kaca (GRK), manajemen ET dan mulai meneliti energi nuklir Thorium. Perguruan tinggi juga perlu memperbanyak pendidikan vokasi sebagai operator proyek energi terbarukan.

Hadir pula Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawidjaja (Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia-IKABI) menyampaikan pandangannya. Menurut Tatang, untuk mewujudkan visi “pada periode 2025 – 2030, Indonesia sudah akan bisa berswa-sembada bahan bakar cair yang diproduksi dari bahan-bahan mentah dalam negeri”, maka sekarang mestinya sudah ada kebijakan nasional mengenai pohon-pohon penghasil minyak-lemak yang akan ditanam.

Dalam 1 – 2 tahun ke depan usaha perkebunannya harus mulai dirintis. Perlu disusun struktur kilang nabati (atau diagram potensi ekonomi/komersial) dari berbagai pohon potensial seperti mabai/malapari, nyamplung, nimba dan lemo. Nantinya, rakyat berkreasi memproduksi aneka minyak-lemak dari beragam sumber, pemerintah membelinya dengan harga yang sepadan dengan kualitas.

Disampaikan pula oleh Ir. Lina Moeis, MM (Executive Director Yayasan Rumah Energi-YRE) Rumah Energi bersama Hivos dan SNV, membangun pasar biogas rumah tangga bekerja sama dengan EBTKE, dengan melakukan koordinasi dan advokasi bersama jajaran pemerintahan daerah; membangun ESCO (Energy Service Company) dalam hal ini para mitra pembangun biogas dan penyedia appliansinya di 10 propinsi dan terus membuka kesempatan untuk propinsi baru; melakukan research and development secara konsisten, dan terutama menghubungkan akses ke kredit agar masyarakat bisa berinvestasi.

Oleh karena itu, perundangan sebaiknya juga mengarah kepada capaian yang jelas untuk biogas rumah, sehingga sektor ini mempunyai jalan yang jelas, strategi serta pendanaan yang konsisten.