PP Perpajakan untuk Skema Gross Split Akan Terbit Bulan Ini

Kompas.com - 07/07/2017, 12:00 WIB
Ilustrasi produksi minyak Thinkstockphotos.comIlustrasi produksi minyak
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk skema gross split, skema eksplorasi dan eksploitasi yang kini diadopsi pemerintah menggantikan skema cost recovery. PP ini ditargetkan terbt pada Juli ini. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, penerbitan PP perpajakan gross split itu lantaran aturan pajak umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) berbasis gross split.

Selain itu, PP ini akan memperjelas aturan perpajakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas berbasis gross split.

"Kami mendengar penerbitan gross split perpajakannya masih belum jelas," kata Arcandra dikutip dari laman resmi www.esdm.go.id, Jumat (7/7/2017). 

"Ada usul sebaiknya dikeluarkan PP yang hampir sebanding dengan PP nomor 79 dimana PP 79 mengatur cost recovery, yang ini mengatur gross split."

(Baca: Begini Memahami "Gross Split" Pengganti "Cost Recovery" Migas)

PP perpajakan skema gross split ini akan melengkapi PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha HuIu Minyak dan Gas Bumi.

PP Nomor 27 Tahun 2017 sendiri baru diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017 lalu.  

PP Nomor 27 Tahun 2017 ini menegaskan, bahwa Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.

Sejumlah poin penting dalam PP perpajakan skema gross split ini yakni adanya perlakukan-perlakuan pajak yang khusus untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang tidak bisa diberlakukan aturan perpajakan umum.

"Sama dengan PP 79 juga ada perlakuan-perlakuan khusus untuk perpajakan untuk usaha migas. Draf-nya sudah ada semoga bulan ini kita harapkan bisa keluar," ujar Arcandra.

(Baca: Pengusaha Migas Nilai Skema "Gross Split" Tidak Menarik)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X