Luhut: Negara Boleh Berutang, asal Bukan untuk Bayar Utang

Kompas.com - 10/07/2017, 17:07 WIB
Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar (kanan) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Pariwisata Arief Yahya (kiri), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar (kanan) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak masalah dengan kondisi utang Indonesia yang masih menggunung.

Meski, hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 3.672,33 triliun.

"Utang itu sepanjang tidak digunakan untuk membayar utang atau bunga ya bagus. Kalau saya pedagang pinjam uang produktif, proyek itu yang bayar utang itu, lalu apa masalahnya," kata Luhut di komplek parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menegaskan, jumlah utang Indonesia dibanding negara-negara lainnya cenderung lebih kecil.

"Sepanjang utang itu produktif, ya enggak apa-apa. Utang kita (pemerintah) masih nomor dua terkecil dibanding negara-negara lain," ujar Luhut.

(Baca: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita)

Ia berujar, guna membangun infrastruktur di dalam negeri, sangat tidak mungkin jika hanya mengandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah atau APBN semata. Alasannya, APBN Indonesia jauh dari mencukupi untuk itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misal, pembangunan infrastruktur butuh 450 miliar dollar AS, APBN hanya ada 120 miliar dollar AS, sisanya dari mana?" kata dia.

"Sekarang seperti China, dia mau investasi 20 miliar dollar AS, B to B, bukan G to G. Dia mau cari partner di Indonesia. Salahnya di mana?" kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah dipastikan akan kembali menambah utang untuk pembiayaan pembangunan pada tahun 2018.

(Baca: Utang Jatuh Tempo RI di 2018-2019 Mencapai Rp 810 Triliun)

Hal itu menyusul masih defisitnya anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 3.672,33 triliun.

Jumlah utang luar negeri RI meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga Mei 2017.

Kompas TV Utang Luar Negeri Indonesia Naik



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
GIMNI Usulkan Pemerintah Buat Aturan soal Minyak Jelantah agar Tak Dikonsumsi Kembali

GIMNI Usulkan Pemerintah Buat Aturan soal Minyak Jelantah agar Tak Dikonsumsi Kembali

Whats New
Pengguna DANA Kuartal I 2021 Meningkat Jadi 70 Juta Orang

Pengguna DANA Kuartal I 2021 Meningkat Jadi 70 Juta Orang

Whats New
Sebelum Garuda, Hong Kong Juga Setop Penerbangan Cathay Pacific dari RI

Sebelum Garuda, Hong Kong Juga Setop Penerbangan Cathay Pacific dari RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X