Peliknya Pemerintah, Tambah Utang atau Infrastruktur Kian Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.

"Kalau mau (cari) aman ya enggak bangun infrastuktur banyak-banyak," ujarnya saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Namun masalahnya tutur Darmin, hal yang paling tertinggal di Indonesia adalah infrastruktur. Bahkan infrastuktur di Indonesia dinilai tertinggal sangat jauh dibandingkan negara lain.

Pilihannya pelik, jika pemerintah tidak membangun infrastuktur lebih dari negara lain membangun, Indonesia tidak akan bisa mengejar, bahkan mendekati negara lain sekalipun.

"Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam bidang infrastruktur," kata Darmin.

(Baca: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita)

Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun. Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.

Utang pemerintah diperkirakan akan terus membengkak seiring pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,92 persen pada tahun ini.

Di tengah kondisi pelik itu, pemerintah coba mendorong skema pembangunan tanpa harus membebankannya pada anggaran negara, yakni dengan melibatkan pihak swasta.