Pemindahan Ibu Kota Tak Kuras APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain. 

Meski terkesan ada pembangunan besar-besaran, Erani memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan sesedikit mungkin anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

"Itu akan sangat sedikit dari APBN. Skema yang lain disiapkan pemerintah, baik keterlibatan BUMN, swasta, dan beberapa skema lain," kata Erani di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Lagipula, kata Erani, proses perpindahannya tak cukup setahun atau dua tahun, tapi butuh beberapa tahun. Dengan demikian, pembiayaan dari APBN akan terurai menggunakan skema multiyears. Sebagai asumsi, estimasi total biaya sekitar Rp 400-500 triliun.

Sedangkan, dana yang diserap dari APBN kemungkinan tak lebih dari 20 persen dari total biaya tersebut.

"Sekarang APBN kita kan Rp 2.400 triliun dan akan terus bertambah. Dari Rp 500 triliun itu, 20 persennya hanya Rp 100 triliun. Itupun dibagi dalam beberapa tahun. Jadi sedikit sekali dari APBN," kata Erani.

Biaya sebesar Rp 400 triliun-Rp 500 triliun tersebut masih berupa itung-itungan kasar. Erani mengatakan, tidak akan banyak pembangunan di ibu kota yang baru nantinya.

Keperluan perpindahan tersebut antara lain untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan untuk aparatur pemerintah, serta sarana pelayanan sosial maupun publik. Luasan wilayahnya diperkirakan 40.000 hektar.

"Kalaupun bisa dimungkinkan nol dari APBN, maka tidak diambil sama sekali. Itu akan diarahkan juga," kata Erani.