Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kompas.com - 14/06/2019, 12:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan vokasi di dunia pendidikan Indonesia dianggap belum maksimal. Kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun politeknik tak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja sehingga masih banyak pengangguran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, padahal vokasi bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah pengangguran.

"Kita lihat di struktur pengangguran, di SMK itu tingkat penganggurannya lebih tinggi dari lulusan SMA. Berarti ada yang terbalik kan," ujar Bambang dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Bappenas Sebut Roadmap Pendidikan Vokasi sudah Rampung

Bambang mengatakan, hal ini tentu bukan kesalahan pemberi kerja. Sebab, di perusahaan manapun ingin sumber daya manusia yang layak diupah sesuai kebutuhan mereka.

"Nah, mungkin calon pekerja yang tidak memenuhi harapan dari pemberi kerja," lanjut dia.

Penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa karena kompetensi orang tersebut kurang, atau kurikulumnya yang bermasalah.

Misalnya, ada lulusan SMK jurusan listrik yang melamar pekerjaan bidang kelistrikan juga. Meski bidang yang diambil sama, tapi ternyata kemampuan lulusan tersebut dianggap kurang oleh pemberi kerja sehingga gugur.

Lulusan tersebut merasa apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut tak pernah dipelajari atau didalami sebelumnya semasa menempuh pendidikan.

Baca juga: Kembangkan Vokasi, Perusahaan Bisa Dapatkan Insentif Pajak

Bisa jadi saat SMK praktiknya kurang, kesempatan mengembangkan diri saat magang terbatas, bisa juga karena kualitas guru yang tidak memadai. Bambang menduga masih ada juga tenaga pengajar yang menggunakan kurikulum lama untuk vokasi sehingga sudah tidak revelan lagi saat ini.

Kesalahan lainnya juga ditemukan saat siswa atau mahasiswa vokasi melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Sejumlah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta membuka lebar kesempatan mereka untuk mencicipi dunia profesional sebelum benar-benar terjun ke lapangan kerja.

Namun, tak sedikit anak magang ditugaskan untuk pekerjaan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kelas. Misalnya, ada yang hanya disuruh mengantarkan surat, fotokopi, membuat minuman, ataupun memasukkan data ke komputer yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh pekerja yang lain.

Alih-alih demikian, kata Bambang, semestinya tenaga magang harus dilatih dan disupervisi oleh perusahaan tersebut.

Baca juga: Lulusan Pendidikan Vokasi Butuh Dukungan dari Sektor Industri

"Diawasi langsung yang benar kerjanya kayak gini. Kan siswa tahunya ilmu di sekolah. Nanti diajarin ilmu yang benarnya seperti ini di lapangan kerja," kata Bambang.

Tenaga magang pun harus dibina, bukan dilepas begitu saja. Dengan demikian, siswa tersebut dapat menyerap maksimal apa yang dia dapatkan dari dunia kerja dan menerapkannya saat lulus nanti.

Program magang ini secara tak langsung baisa menguntungkan bagi perusahaan. Jika tenaga magang dianggap cakap dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka begitu lulus bisa langsung direkrut menjadi pegawai karena kompetensinya sudah jelas terlihat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Holding Ultra Mikro Pastikan Tak Menaikkan Bunga Kredit

Holding Ultra Mikro Pastikan Tak Menaikkan Bunga Kredit

Whats New
Menteri Teten: Warung Madura di Semua Daerah Boleh Buka 24 Jam

Menteri Teten: Warung Madura di Semua Daerah Boleh Buka 24 Jam

Whats New
Bangun Ekosistem Energi Baru di Indonesia, IBC Gandeng 7 BUMN

Bangun Ekosistem Energi Baru di Indonesia, IBC Gandeng 7 BUMN

Whats New
Apple hingga Microsoft Investasi di RI, Pengamat: Jangan Sampai Kita Hanya Dijadikan Pasar

Apple hingga Microsoft Investasi di RI, Pengamat: Jangan Sampai Kita Hanya Dijadikan Pasar

Whats New
Bank DKI Raup Laba Bersih Rp 187 Miliar pada Kuartal I 2024

Bank DKI Raup Laba Bersih Rp 187 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Whats New
Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com