Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kompas.com - 14/06/2019, 12:30 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan vokasi di dunia pendidikan Indonesia dianggap belum maksimal. Kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) maupun politeknik tak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja sehingga masih banyak pengangguran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, padahal vokasi bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah pengangguran.

"Kita lihat di struktur pengangguran, di SMK itu tingkat penganggurannya lebih tinggi dari lulusan SMA. Berarti ada yang terbalik kan," ujar Bambang dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Bappenas Sebut Roadmap Pendidikan Vokasi sudah Rampung

Bambang mengatakan, hal ini tentu bukan kesalahan pemberi kerja. Sebab, di perusahaan manapun ingin sumber daya manusia yang layak diupah sesuai kebutuhan mereka.

"Nah, mungkin calon pekerja yang tidak memenuhi harapan dari pemberi kerja," lanjut dia.

Penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa karena kompetensi orang tersebut kurang, atau kurikulumnya yang bermasalah.

Misalnya, ada lulusan SMK jurusan listrik yang melamar pekerjaan bidang kelistrikan juga. Meski bidang yang diambil sama, tapi ternyata kemampuan lulusan tersebut dianggap kurang oleh pemberi kerja sehingga gugur.

Lulusan tersebut merasa apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut tak pernah dipelajari atau didalami sebelumnya semasa menempuh pendidikan.

Baca juga: Kembangkan Vokasi, Perusahaan Bisa Dapatkan Insentif Pajak

Bisa jadi saat SMK praktiknya kurang, kesempatan mengembangkan diri saat magang terbatas, bisa juga karena kualitas guru yang tidak memadai. Bambang menduga masih ada juga tenaga pengajar yang menggunakan kurikulum lama untuk vokasi sehingga sudah tidak revelan lagi saat ini.

Kesalahan lainnya juga ditemukan saat siswa atau mahasiswa vokasi melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Sejumlah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta membuka lebar kesempatan mereka untuk mencicipi dunia profesional sebelum benar-benar terjun ke lapangan kerja.

Namun, tak sedikit anak magang ditugaskan untuk pekerjaan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kelas. Misalnya, ada yang hanya disuruh mengantarkan surat, fotokopi, membuat minuman, ataupun memasukkan data ke komputer yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh pekerja yang lain.

Alih-alih demikian, kata Bambang, semestinya tenaga magang harus dilatih dan disupervisi oleh perusahaan tersebut.

Baca juga: Lulusan Pendidikan Vokasi Butuh Dukungan dari Sektor Industri

"Diawasi langsung yang benar kerjanya kayak gini. Kan siswa tahunya ilmu di sekolah. Nanti diajarin ilmu yang benarnya seperti ini di lapangan kerja," kata Bambang.

Tenaga magang pun harus dibina, bukan dilepas begitu saja. Dengan demikian, siswa tersebut dapat menyerap maksimal apa yang dia dapatkan dari dunia kerja dan menerapkannya saat lulus nanti.

Program magang ini secara tak langsung baisa menguntungkan bagi perusahaan. Jika tenaga magang dianggap cakap dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka begitu lulus bisa langsung direkrut menjadi pegawai karena kompetensinya sudah jelas terlihat.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong swasta selaku pihak pemberi kerja agar mau ikut terlibat dalam proses pendidikan pelatihannya di SMK maupun universitas.

"Idenya, swasta mau memberikan tempat siswanya melakukan magang tapi sekaligus juga membina," jelas Bambang.

Baca juga: Genjot Daya Saing, Pendidikan Vokasi Wajib Dikembangkan

Bambang mengatakan, kebutuhan pasar sangat dinamis dan terus berubah seiring waktu. Apalagi pemerintah mendorong agar SDM mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.

Kebutuhan dunia kerja di masa depan bisa jadi akan sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di bangku sekolah. Pendidikan vokasi di Indonesia memang bukan hal baru, tapi masih harus banyak dibenahi. 

"Yang baru adalah bagaimana si kelompok vokasi ini menjawab kebutuhan pasar," kata Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Whats New
Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Whats New
Saat Susi Khawatir 'Keserakahan' Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Saat Susi Khawatir "Keserakahan" Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Whats New
Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Whats New
Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Whats New
Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Whats New
KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X