Subsidi Asuransi Pertanian, Kementan Kucurkan Rp 163 Miliar

Lalu, pada 2018, ditargetkan sebanyak 120.000 ekor, terealisasi 88.673 ekor, dengan klaim mencapai 1.736 ekor.

“Untuk tahun 2019, kami targetkan AUTP menjangkau 1 juta ha," kata Sarwo

Hingga Mei 2019, Sarwo mengatakan yang telah terealisasi sudah 7,67 persen atau 76.702,12 ha. Dengan realisasi bantuan premi 80 persen mencapai Rp 2.820.761.280 atau 19.588,62 ha.

Meski demikian, Sarwo memprediksi target 1 juta ha tersebut akan tercapai. Pasalnya, sekarang pendaftaran sudah online dengan Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).

"Sistem dalam jaringan ini mempermudah petani untuk ikut program asuransi usaha tani maupun usaha ternak,” katanya.

Sementara itu, untuk AUTS dan AUTK pada 2019, ditargetkan menjangkau 120.000 ekor. Dari target itu yang terealisasi baru 7.553 ekor, dengan bantuan subsidi 80 persen dari premi telah mencapai Rp1.118.480.000.

Kendala di lapangan

Sarwo Edhy juga mengatakan, sejak program AUTP dan AUTS atau AUTK diluncurkan minat petani ikut asuransi terus meningkat.

Namun demikian, Kementan terus berupaya memperbaiki kendala yang ada.

Salah satu kendala yang ditemukan soal Nomor Induk Kependudukan (NIK).Pasalnya, satu NIK digunakan untuk beberapa nama petani.

Di samping itu, masih ada pula petani yang mendaftar lebih dari dua hektar per musim tanam.

"Hal ini mengakibatkan pendaftaran target asuransi tidak tercapai," tegas Sarwo.

Dia mencontohkan, untuk AUTS dan AUTK target tahun 2019 sebanyak 120.000 ekor. Namun yang sudah terealisasi 65.472 ekor.

Demikian juga AUTP baru mencapai sekitar 276.450,5 ha dari target 1 juta ha.

Untuk itu, Kementan memberikan rangsangan kepada petugas lapangan berupa hadiah sepeti, sepeda motor, handphone, bahkan kompensasi umroh bagi mereka yang dapat merealisasikan pendaftaran 10.000 ha AUTP.

Selain kendala di atas, masih banyak petugas lapangan yang belum memahami pendaftaran melalui aplikasi SIAP.

Tidak sedikit pula petugas dinas kabupaten yang belum dapat mengunggah SK DPD ke aplikasi SIAP.

Dirjen PSP berharap, Kelompok Kerja (Pokja) asuransi pertanian dapat kerja maksimal, sehingga dapat memberikan rumusan lebih baik untuk dijadikan kebijakan dalam program asuransi.

“Hal penting dari Pokja adalah kebijakan yang membantu petani untuk mengatasi kerugian akibat gagal panen,” tegas Sarwo.