Di Sumut, Go-Jek Tawarkan Pembayaran Nontunai dan Kurangi Sampah Plastik

Kompas.com - 13/07/2019, 16:22 WIB
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat menerima Head of Government Relations Sumatera PT Aplikasi Anak Bangsa (Gojek Indonesia), Muhammad Ruslan di kantornya, Jumat (12/7/2019). Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutWakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat menerima Head of Government Relations Sumatera PT Aplikasi Anak Bangsa (Gojek Indonesia), Muhammad Ruslan di kantornya, Jumat (12/7/2019).
MEDAN, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut)  Musa Rajekshah menerima Head of Government Relations Sumatera PT Aplikasi Anak Bangsa atau Go-Jek Indonesia Muhammad Ruslan di kantornya.
 
 
Dalam kunjungan itu, Go-Jek menginginkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menerapkan sistem pembayaran cashless atau non tunai dalam pelayanan publik. 
 
Tujuan kerja sama tunai ini menurut Ruslan untuk mengimplementasikan Smart Cities di Sumut yang mengusung konsep integrasi TIK dalam pengembangan dan pelayanan kota atau daerah. Aplikasi yang dipakai dalam bertransaksi adalah dompet virtual milik Go-Jek, yakni Go-Pay.
 
Dengan Go-Pay, masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran listrik, pajak, dan lainnya.
 
 
"Kemudahan pembayaran ini juga akan meminimalisir berbagai faktor yang memperlambat pelayanan publik. Misalnya, bagi yang tidak sempat melakukan pembayaran karena sibuk bisa teratasi dengan membayar lewat Go-Pay lewat telepon selulernya," kata Ruslan, Jumat (12/7/2019). 
 
Selain itu, Go-Jek juga berminat mengembangkan ekosistem bisnis Green Economy untuk mengurangi penggunaan plastik. Setiap mitra pengemudi yang melayani Go-Food yang membawa makanan akan diberi reuseable bag atau tas daur ulang yang diproduksi oleh UKM lokal di Sumut. 
 
"Kita berdayakan masyarakat, kemudian kita kurangi sampah plastik," ucapnya.
 
Musa menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, semua yang memudahkan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat harus didukung.
 
 
 
Selama tujuannya baik dan bermanfaat pemerintah pasti mendukung. Untuk teknisnya, dia mengarahkan agar berkoordinasi langsung dengan dinas-dinas yang membidangi pelayanan publik.
 
Selain memudahkan dan mempercepat proses pelayanan, Musa menilai pembayaran digital merupakan opsi transaksi yang perlu dipertimbangkan untuk mulai ditingkatkan penggunaannya dalam proses transaksi sehari-hari. Menurutnya pembayaran digital merupakan salah satu jenis transaksi yang memiliki rekaman jejak transaksi yang lebih transparan.
 
" Pembayaran digital umumnya terorganisir, jelas alurnya. Jejak uang yang dikirimkan jelas masuk ke siapa dari siapa. Ini mengurangi celah-celah untuk melakukan penyelewengan dalam pelayanan publik yang bisa merugikan masyarakat, artinya lebih transparan," kata Musa.
 
Dirinya menyarankan supaya dilakukan kajian lebih lanjut terkait dinas-dinas mana yang sesuai untuk menggunakan layanan dompet digital. Kemudian dilakukan sosialisasi khususnya bagi masyarakat sebelum pelayanan tersebut benar-benar terlaksana di lapangan.
 
 
 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X