Indeks Demokrasi Papua Barat Buruk, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada periode 2017-2018 jumlah probinsi yang memiliki kategori IDI baik meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.

Namun, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori buruk, yaitu Provinsi Papua Barat dengan indeks demokrasi sebesar 58,29 poin. Padahal tahun lalu, indeks demokrasi Papua Barat berada dalam kategori sedang, sebesar 62,76.

"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada di tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, kemudian dari 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, Papua justru mengalami perbaikan indeks demokrasi. Sebelumnya, indeks demokrasi Papua sebesar 61,34 sementara pada 2018 mencapai 62,20.

Baca: Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

BPS menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan indeks demokrasi Papua Barat merosot.

Dari 28 indikator yang telah ditentukan oleh BPS, setidaknya terdapat 8 indikator yang mengalami penurunan di Papua Barat.

Tiga indikator yang paling dominan adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Juga, terkait persentase jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatidf DPRD.

"Jadi ada 8 indikator yang paling berpengaruh tapi 3 paling dominan itu," ujar dia.

Sistem Noken

Deputi I Bidkor Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan menambahkan, hal lain yang masih menghambat perbaikan indeks demokrasi di kawasan di wilayah Papua dan Papua Barat adalah penggunaan sistem noken yang sulit dihilangkan meski Indonesia menjalankan pemilu.

Maka dari itu, pemerintah kemudian mendorong untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk periode pemerintahan 2020-2024 mendatang agar tingkat demokrasi di ujung timur Indonesia semakin membaik.

"Sistem noken sulit untuk digantikan dengan sekarang, kebijakan kami, Papua menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Adapun metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam.