JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bakal mulai beroperasi pada akhir 2022.
Adapun tahapan konstruksi proyek pembukaan jalur kereta semi cepat ini bakal dimulai pada tahun 2020.
"Pertengahan tahun depan (mulai konstruksi), selesai dua tahun. Untuk opeasional biasanya alau gitu ada uji coba enam bulan, jadi akhir 2022 bisa operasi," ujar dia di Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Baca: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Melesat 350 Km Per Jam
Budi menjelaskan, pengelola kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bakal melakukan penandatangan nota kesepemahaman (MoU) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) setelah 17 Agustus 2018 ini.
MoU tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari studi kelayakan yang telah dilakukan oleh perusahaan asal Jepang tersebut.
"Nah studikelayakan ini akan hal-hal yang dihitung kembali. Jepang studi kelayakan dan menghitung, misal jalannya dipindah ke mana, tingkat kelandaian dikurangi, terus desain-desain di mana mesti berhenti dan sebagainya," ujar Budi.
Rencananya, kecepatan rata-rata kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bisa mencapai 140 hingga 145 kilometer perjam. Adapun kecepatan maksimum yang bisa ditempun hingga 160 kilometer per jam.
Budi mengatakan, dengan demikian waktu tempuh Jakarta-Surabaya menjadi lebih cepat, yaitu 6,5 jam. Dalam sehari, kereta akan bisa melakukan perjalanan pulang-pergi Jakarta-Surabaya sebanyak dua kali.
"Jadi lebih efisien," ujar dia.
Adapun hingga saat ini, antara Indonesia dan Jepang masih tarik ulur soal nilai investasi kereta semi cepat tersebut.
Pihak JICA telah menyiapkan pendanaan hingga Rp 90 triliun. Namun, pemerintah telah menetapkan batasan nilai investasi di kisaran Rp 60 triliun.
Dana investasi tersebut bakal digunakan untuk pembangunan rel baru Jakarta-Semarang. Sementara jalur Semarang hingga Surabaya akan menggunakan rel lama dengan penguatan.
"Loan (pinjaman) memang disediakan dari mereka, tapi tanah dari kami. Tapi tanah tidak banyak, cuma bagian-bagian yang ada tikungan atau menanjak dan ini tentu nanti akan dibebaskan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," ujar dia.
